Politik dalam Islam: Memperjuangkan Kemaslahatan Umat, Bukan Sekadar Merebut Kekuasaan
di Artikel
Politik dalam Islam seharusnya menjadi jalan pengabdian untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar arena persaingan untuk memperoleh jabatan dan mempertahankan kekuasaan.
Dalam sejarah peradaban Islam, politik memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab kepemimpinan, penegakan keadilan, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pemeliharaan kehidupan bersama. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menghadirkan kebaikan yang lebih luas.
Namun, persoalan muncul ketika politik kehilangan orientasi pengabdiannya. Perjuangan yang semula mengatasnamakan kepentingan umat dapat berubah menjadi persaingan antarkelompok, perebutan jabatan, bahkan konflik berkepanjangan yang justru merugikan masyarakat.
Karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami kembali hakikat politik berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.
1. Kekuasaan adalah amanah, bukan tujuan
Allah Swt. berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini mengingatkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Dalam perspektif Islam, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur berdasarkan lamanya ia berkuasa, besarnya pengaruh politik, atau banyaknya pendukung yang dimiliki. Keberhasilannya juga harus dilihat dari sejauh mana kepemimpinannya menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Politik harus berorientasi pada kemaslahatan
Dalam khazanah pemikiran politik Islam dikenal prinsip:
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."
Kaidah fikih tentang tanggung jawab kepemimpinanKaidah ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menguntungkan pemimpin, keluarga, atau kelompok politik tertentu.
Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, kemaslahatan berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kehidupan bernegara, prinsip tersebut relevan dengan penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat, pemerataan kesempatan ekonomi, serta penegakan hukum yang adil.
Politik yang berorientasi pada kemaslahatan akan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas dalam proses pengambilan keputusan.
3. Jangan menjadikan agama sekadar alat perebutan kekuasaan
Agama memberikan landasan moral bagi kehidupan politik. Namun, nilai-nilai agama harus diwujudkan dalam tindakan, bukan hanya dijadikan simbol untuk memperoleh dukungan.
Ketika identitas keagamaan digunakan untuk membenarkan segala tindakan kelompok sendiri, sementara keadilan dan kejujuran diabaikan, politik berisiko kehilangan tujuan etiknya.
Seorang Muslim perlu menjaga sikap objektif dalam menilai pemimpin maupun kelompok politik. Kebaikan patut dihargai dari siapa pun, sedangkan kesalahan perlu dikritisi dengan adil, termasuk ketika dilakukan oleh pihak yang didukung.
Kesetiaan terhadap nilai-nilai Islam seharusnya lebih utama daripada kesetiaan tanpa kritik kepada tokoh atau kelompok tertentu.
4. Perbedaan politik jangan menghancurkan persaudaraan
Islam mengajarkan pentingnya musyawarah, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama.
Perbedaan pandangan mengenai kebijakan publik, kepemimpinan, dan strategi politik tidak seharusnya berubah menjadi permusuhan.
Kita dapat berbeda pandangan tanpa harus saling merendahkan. Kita dapat mendukung pemimpin tanpa menutup mata terhadap kekurangannya. Kita juga dapat menyampaikan kritik tanpa menyebarkan fitnah atau kebencian.
Sebab, masyarakat yang terpecah karena persaingan kekuasaan akan menghadapi kesulitan dalam membangun kerja sama untuk kepentingan bersama.
5. Ukuran politik yang bermanfaat adalah dampaknya bagi masyarakat
Politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam perlu dinilai melalui tanggung jawab moral dan dampak kebijakannya.
Apakah kebijakan yang dihasilkan memperluas akses pendidikan? Apakah masyarakat yang lemah memperoleh perlindungan? Apakah pelayanan publik semakin adil? Apakah kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih substantif daripada sekadar memperdebatkan siapa yang berhasil memperoleh jabatan.
Kekuasaan dapat menjadi sarana menghadirkan kemaslahatan, tetapi juga dapat menjadi sumber kerusakan apabila dijalankan tanpa amanah dan keadilan.
Penutup: Dari Politik Kekuasaan Menuju Politik Kemaslahatan
Umat Islam perlu memandang politik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada masyarakat.
Keterlibatan dalam politik bukan sesuatu yang keliru. Bahkan, politik dapat menjadi sarana penting untuk memperjuangkan keadilan, melindungi hak masyarakat, dan membangun kehidupan berbangsa yang lebih baik.
Yang perlu dijaga adalah orientasinya.
Jangan sampai perjuangan politik hanya berhenti pada kemenangan kelompok, pembagian jabatan, dan perebutan pengaruh, sementara persoalan pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru terabaikan.
Dalam politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, kekuasaan bukanlah puncak keberhasilan. Kekuasaan adalah amanah, sedangkan kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan yang harus diperjuangkan.