Gibran Disebut Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Prabowo di Halim

Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Kabar ini dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang dikenal sebagai salah satu orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Saat dikonfirmasi sejumlah media, Budi Arie menjawab singkat bahwa kabar pengunduran diri tersebut benar. Ia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore. Penyerahan itu disebut berlangsung ketika Gibran menunggu kedatangan Presiden Prabowo yang mendarat di Halim.

Meski begitu, Budi Arie tidak bersedia menjelaskan lebih jauh ketika ditanya soal rencana pengumuman resmi pengunduran diri tersebut.

Berawal dari Pertemuan 2,5 Jam

Kabar penyerahan surat ini muncul sehari setelah Istana mengungkap adanya niat Gibran untuk mundur. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (10/11/2026) bahwa Presiden Prabowo dan Wapres Gibran telah bertemu pada pagi harinya selama kurang lebih dua setengah jam.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Niat itu, kata dia, berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Ia juga meluruskan kabar yang beredar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, informasi itu tidak benar.

Dalam pertemuan yang sama, Gibran disebut memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelumnya, Gibran juga menyatakan siap menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya, mulai dari jenjang SD hingga S1, serta menempuh upaya hukum lanjutan di MA.

Dari Niat Menjadi Klaim Penyerahan Surat

Pernyataan Budi Arie menandai perkembangan baru. Sebab, keterangan Istana pada Selasa hanya menyebut adanya niat untuk mundur, bukan pengunduran diri yang telah resmi diproses melalui mekanisme ketatanegaraan. Istana juga belum menyatakan apakah Presiden telah mengambil keputusan atas niat tersebut.

Hingga Rabu malam, pihak Istana belum mengonfirmasi kabar penyerahan surat pengunduran diri di Halim. Belum ada pula pernyataan resmi dari Presiden Prabowo maupun dari Gibran sendiri terkait kabar tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan bersedia menyiapkan mekanisme apabila Gibran memang ingin mengundurkan diri. Yusril juga menegaskan bahwa selama belum ada proses resmi, Gibran masih menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Presiden.

Tekanan Pemakzulan di DPR

Kabar pengunduran diri ini bergulir di tengah memanasnya wacana pemakzulan di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR. Usulan itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Istana menyatakan menghormati proses politik yang berjalan di DPR, termasuk penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut. Di sisi lain, sejumlah pihak di parlemen menilai bahwa baik melalui pengunduran diri maupun pemakzulan, proses pemberhentian Wakil Presiden tetap harus melalui mekanisme yang diatur konstitusi.

Suasana Istana Wapres Lengang

Di tengah ramainya pemberitaan, suasana di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, terpantau lengang sejak Selasa sore hingga Rabu malam. Tidak tampak aktivitas yang menonjol di kompleks tersebut. Pada Selasa, Gibran diketahui meninggalkan Istana Wapres sekitar pukul 17.34 WIB tanpa menggunakan mobil dinas RI 2.

Di luar kompleks, sempat berlangsung aksi kecil dari sejumlah orang yang membawa poster berisi kritik terhadap Gibran dan Jokowi.

Bagaimana Jika Wapres Mundur?

Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila Wakil Presiden berhenti di tengah masa jabatan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Sidang tersebut harus digelar paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar diproses secara resmi, Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama calon pengganti untuk dipilih oleh MPR.

Publik kini menanti pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan untuk memastikan status pengunduran diri tersebut beserta langkah ketatanegaraan selanjutnya.