Seperti lembaga atau organisasi lainnya, dan dalam rangka untuk mempermudah serta memperlancar kerja para pegawai, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian ini mempunyai susunan organisasi kepegawaian. Kemudian sesuai dengan ketentuan angka 3 (tiga) Surat Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980, maka susunan organisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah sebagai berikut : Menteri ...
Read More »Tafsir Hermeneutika dalam Putusan MK tentang Jabatan Jaksa Agung
Dunia hukum di Indonesia dibuat terbelalak dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-VIII/2010 tertanggal 22 September 2010 yang menyatakan bahwa Hendarman Supandji tidak lagi sah menjadi Jaksa Agung sejak putusan tersebut dikeluarkan. MK mencermati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa jabatan Jaksa Agung bukan Menteri, ...
Read More »
Arabiyatuna Arabiyatuna
