Tag Archives: undang

Riwayat Brand NTT Group Riwayat Brand NTT Group Riwayat Brand NTT Group Jumat, 24 Mei 2013 16:03 Nippon Telegraph dan Telephone Corporation (æ¥æ¬é»ä¿¡é»ï¿½©ï¿½æ ªå¼ä¼ç¤¾ Nippon Denshin Denwa Kabushiki-gaisha), yang lebih banyak dikenal sebagai NTT, ialah perusahaan telekomunikasi Jepang yang berpusat di Tokyo. Perusahaan ini menduduki peringkat 29 dalam daftar Fortune Global ...

Indonesia bukan negara Islam bro, jadi Pemimpin di Indonesia tidak harus orang Islam, Ya kita berikhtiar menghadirkan dan memilih Pemimpin Islam, tetapi kalau keadaan tidak memungkinkan? Untuk masalah Jakarta, Gak papa Pemimpinnya Non Muslim, asalkan dia orang yang adil, jujur dan tidak menghalangi Da’wah Islam, di situlah Peran Pancasila. Pemimpin ...

Subyek dan Obyek Asuransi    –    Subyek Asuransi             Dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu di satu pihak seorang atau badan hukum mendapat badan kewajiban untuk sesuatu, dan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam ...

Sifat Asuransi        Asuransi atau pertanggungan di Indonesia sebenarnya berasal dari hukum Berat, baik dalam pengertian maupun adlam bentuknya. Asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut :          a.    Sifat Perjanjian            Semua asuransi berupa perjanjian tertentu ...

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Makamah Konstitusi   Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan peran MK penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan. Untuk menjamin akuntabilitas putusannya, hakim MK perlu dilengkapi kelompok ahli yang berfungsi ...

Hakim Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara  yuridis,  hakim  merupakan  bagian  integral  dari  sistem  supremasi  hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 1.         Pengaturan DPR Setelah Perubahan UUD 1945 Di dalam perubahan UUD 1945 pengaturan tegas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilihat dalam Bab VII. Perubahan mendasar terjadi pada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam bidang legislasi dan bidang pengawasan. Lebih lanjut mengenai pengaturan tehadap lembaga perwakilan tersebut ...

Tentang Lembaga Perwakilan di Indonesia Dalam pemahaman demokrasi ada yang dilaksanakan secara langsung (direct democracy) dan ada juga demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Namun dengan  melihat  pertumbuhan  masyarakat  dengan  segala  perkembangannya serta pemerintahan dalam suatu wilyah tidak lagi seperti polis-polis di jaman Yunani kuno, tapi sudah berkembang menjadi negara yang ...

Hubungan Presiden dengan DPR Setelah Perubahan UUD 1945. Reformasi konstitusi dalam bentuk amandemen ataupun perubahan UUD 1945 ini dilakukan oleh karena UUD 1945 mengandung kelemahan krusial, misalnya tidak memberikan atribusi kewenangan yang jelas, dan tegas kepada lembaga tinggi negara, memuat pasal-pasal ambigu, dan bersifat executive heavy.[1] Setelah diadakannya amandemen terhadap ...

Pembagian Kekuasaan di Indonesia Kecenderungan negara demokrasi modern dalam merefleksi kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, artinya rakyat memilih seseorang yang dipercaya untuk mewakili dirinya. Robert Dahl[1]    melihat bahwa pemerintahan rakyat dalam sekala besar (negara bangsa) hanya dapat dibentuk dengan sistem perwakilan sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. ...