Thursday, 30 April 2026

Tag Archives: undang

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas. Nuansa kehidupan demokratis semakin ...

Read More »

Asas Legalitas dan Perlindungan

Asas Legalitas dan Perlindungan Konsep negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945. (Wignjosoebroto, 1994 : 188, Hadjon, 1994 : 4) Dengan demikian ide dasar negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang “rechtsstaat”. (Hadjon, 1994 : 4) Persyaratan dasar untuk dapat dikategorikan sebagai ...

Read More »

Pengertian Solidaritas

Pengertian Solidaritas   Berawal  dari sebuah tatanan masyarakat pasca pencerahan yaitu masyarakat modern awal. Ketika karya sosiologi mulai menjadi legitimasi ilmiah, segala problem masyarakat dan kegiatan masyarakat menjadi bahan penelitian dari sosiologi. Tidak terlepas mengenai sistem sosial dalam masayarakat modern awal. Atas dasar semangat pencerahan tersebut timbul satu konsepsi dalam ...

Read More »

Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah Sejak terjadinya perpindahan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, perekonomian Indonesia pada dasarnya mengalami perubahan-perubahan mendasar. Terutama menyangkut pertumbuhan ekonomi dan pola pembangunan yang lebih beriorientasi pada industri (import substitution). Walaupun pada masa awal perubahan tersebut membawa dampak yang besar dengan adanya inflasi dan ...

Read More »

Dasar Pendidikan Agama Islam

Dasar pendidikan adalah suatu landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan pendidikan. Dasar pendidikan negara kita secara Yuridis Formal telah dirumuskan dalam: Undang-Undang RI No. 2, 1989, tentang sistem pendidikan Nasional Bab II pasal 2 yaitu,”pendidikan Nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 ...

Read More »

Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru             Sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang kependidikan. Sertifikasi diberikan oleh LPTK yang berhak yaitu yang memiliki pengakuan oleh lembaga akreditasi nasional[1]. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat ...

Read More »

Undang-undang Guru dan Dosen

Undang-undang Guru dan Dosen             Undang-undang guru dan dosen penting untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan guru dan dosen, mereka perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat bekerja secara aman, kreatif profesional dan menyenangkan.             Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pengaturan tentang guru ...

Read More »

Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan Lingkungan Hidup   Berkenaan  dengan  pengelolaan  lingkungan,  UU  No.  11  Tahun  1967  tidak mengatur  secara  jelas  dan  rinci  cara  lingkungan  wilayah  pertambangan  harus dikelola. Undang-undang ini hanya memuat satu pasal mengenai pengelolaan lingkungan, itupun hanya menyentuh soal lahan bekas galian, yaitu pasal 30 yang berbunyi  : itupun  hanya  menyentuh ...

Read More »

Terorisme di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan dalam Ketentuan Dibeberapa Negara Lainnya

Terorisme     di  Indonesia dalam  Undang-undang Nomor  15  Tahun 2003 dan dalam Ketentuan Dibeberapa Negara Lainnya Pasca peledakan gedung World Trade Center (WTC) di Amerika pada 11 September 2002, peristiwa terorisme telah membuka mata dunia Internasional betapa sebuah konstruksi hukum mutlak diperlukan untuk melakukan perlawanan terhadap aksi terorisme.58  Yang terjadi di ...

Read More »

Pejabat Penyidik, Tugas dan Kewenangannya

Pejabat Penyidik, Tugas dan Kewenangannya Mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, hal ini disebutkan lebih lanjut pada pasal 6 ...

Read More »