Bank syariah sering dianggap tidak jauh berbeda dengan bank konvensional
Pertanyaan ini sangat kritis dan penting dalam kajian Sistem Ekonomi Islam, khususnya mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.
Jika Islam mengharamkan riba, mengapa dalam praktiknya bank syariah sering dianggap tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam penentuan keuntungan, margin pembiayaan, dan besarnya cicilan?
Menurut saya, persoalan ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu perbedaan prinsip akad secara syariah dan kenyataan praktik perbankan di lapangan.
1. Mengapa bank syariah dianggap sama dengan bank konvensional?
Ada beberapa alasan.
Pertama, hasil perhitungan cicilannya terkadang hampir sama. Misalnya, seseorang mengajukan pembiayaan Rp100 juta. Bank konvensional menetapkan bunga, sedangkan bank syariah menetapkan margin keuntungan. Ketika jumlah cicilan yang harus dibayar hampir sama, masyarakat bertanya: Kalau hasilnya sama, di mana letak perbedaan syariahnya?
Kedua, bank syariah juga harus memperoleh keuntungan, membayar biaya operasional, mengelola risiko, dan menjaga keberlangsungan usahanya. Karena beroperasi dalam pasar keuangan yang sama, tingkat margin pembiayaannya sering dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pasar.
Ketiga, dalam beberapa praktik, masyarakat lebih banyak merasakan hubungan sebagai peminjam dan pemberi dana daripada sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli atau kerja sama usaha. Hal ini menimbulkan kesan bahwa akad syariah hanya mengganti istilah bunga menjadi margin.
2. Apakah margin keuntungan sama dengan riba?
Tidak selalu. Dalam fikih muamalah, yang membedakan keduanya bukan sekadar besarnya keuntungan, melainkan sumber keuntungan, struktur akad, dan pelaksanaan transaksi.
Contohnya:
|
Bank konvensional |
Bank syariah |
|---|---|
|
Kredit menggunakan mekanisme bunga |
Pembiayaan menggunakan akad sesuai syariah |
|
Bunga menjadi imbalan atas pinjaman uang |
Margin murabahah menjadi keuntungan atas jual beli barang |
|
Hubungan utamanya kreditur dan debitur |
Hubungan bergantung pada akad, misalnya penjual-pembeli atau mitra usaha |
|
Tambahan bunga atas pinjaman menjadi persoalan riba |
Keuntungan dibolehkan apabila akad dan pelaksanaannya sah |
Namun, jika bank syariah hanya mengganti nama bunga menjadi margin, tanpa melaksanakan transaksi yang benar sesuai akad, maka substansi kesyariahannya patut dipertanyakan.
3. Mengapa kritik masyarakat tetap perlu diperhatikan?
Karena kepatuhan syariah tidak boleh berhenti pada formalitas akad.
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa dalam murabahah, bank harus melakukan pembelian barang secara sah sebelum menjualnya kepada nasabah, termasuk memenuhi ketentuan apabila pembelian dilakukan melalui perwakilan.
Artinya, kritik masyarakat menjadi relevan apabila ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
Selain itu, bank syariah seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengembangkan pembiayaan produktif, pemberdayaan UMKM, kemitraan usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagaimana seharusnya bank syariah berkembang?
Menurut saya, ada tiga hal yang harus diperkuat:
-
Kepatuhan terhadap akad: Jangan sampai akad syariah hanya menjadi pengganti istilah bunga.
-
Keadilan ekonomi: Keuntungan bank harus berjalan bersama perlindungan nasabah, transparansi, dan pembagian risiko sesuai jenis akad.
-
Kemaslahatan sosial: Bank syariah harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menawarkan produk pembiayaan dengan nama berbeda.
Kesimpulan untuk diskusi mahasiswa PAI
Islam tidak mengharamkan keuntungan, tetapi mengharamkan riba dan cara memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan syariah.
Karena itu, kesamaan nominal cicilan tidak otomatis membuktikan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Namun, perbedaan nama akad juga tidak otomatis membuktikan bahwa praktiknya sudah sesuai syariah.
Inilah pentingnya menguji perbankan syariah melalui dua pendekatan: kepatuhan fikih muamalah dan keadilan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.