Menu
Kategori lainnya
Pasal 11Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Bagian Ketiga Jaminan Kematian Pasal 12 Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak…
Pasal 2 Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja. PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA…
Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau…
Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia…
A. 1) Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghaislan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran…
Untuk beberapa jenis penghasilan akan dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat final. Besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut : Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun…
Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari Pegawai tetap,…
Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya RP. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan. Jika pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap,…
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah : Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penerimaan dalam bentuk natura dan…
Ketentuan Pasal 21/26 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri/luar negeri sehubungan dengan…