Ketentuan Umum Jamsostek Pasal 2 – 10

1. Pasal 2

      Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan   sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan           orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.

            PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
            Pasal 3

            Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program      jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan      mekanisme asuransi.                                       

      1. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

      Pasal 4

1. Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

1. 3.      Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja                      sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan                                  Pemerintah.
      Pasal 5
      Kebijaksanaan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan    dengan Peraturan Pemerintah.
   PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
   Bagian Pertama
   Ruang Lingkup
   Pasal 6

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Jaminan Kematian;
3. Jaminan Hari Tua;
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
5. Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

      Pasal 7

1. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja.
2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada point d berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja 
Pasal 8

1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja.
2. Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah:
1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Pasal 9
Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

1. Biaya pengangkutan;
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
3. Biaya rehabilitasi;
4. Santunan berupa uang yang meliputi:
   a.     Santunan sementara tidak mampu bekerja;
   b.     Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
   c.     Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.
   d.     Santunan kematian.

Pasal 10

1. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.
2. Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia.
3. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.