Langsung ke isi

Arabiyatuna – Kumpulan Konten Bermanfaat

Teknologi

Twitter Membuat HTTPS sebagai Pilihan Default Login

Twitter akhirnya dapat membangun layanan SSL (Secure Socket Layer) dan Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) sebagai pilihan default login untuk semua pengguna perusahaan yang masuk melalui antarmuka Web. Perusahaan ini telah membuat…

Artikel Ilmiah

Dasar Hukum Pembebasan Tanah

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang nomor 20 tahun 1991 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Di dalam Permendagri tersebut digunakan istilah…

Artikel Ilmiah

Tata Cara Hak Pencabutan Atas Tanah

Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 1961 disebutkan ada dua cara pencabutan hak atas tanah, yaitu cara biasa dan cara dalam keadaan yang mendesak (darurat). Selanjutnya Boedi Harsono menjelaskan bahwa : "Undang-undang…

Artikel Ilmiah

Dasar Hukum Pencabutan Hak Atas Tanah

Sejak diundangkan undang-undang nomor 20 tahun 1961 maka statsblad 1920 nomor 574 tentang Onteigenings Ordonnantie dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali Bijblad nomor 11372 jo nomor 12746 mengenai Panitia Pembelian Tanah…

Artikel Ilmiah

Pengertian Pencabutan Hak Atas Tanah

Undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUPA. Di dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 1961…

Artikel Ilmiah

Susunan Organisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian

Seperti lembaga atau organisasi lainnya, dan dalam rangka untuk mempermudah serta memperlancar kerja para pegawai, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian ini mempunyai susunan organisasi kepegawaian. Kemudian sesuai dengan ketentuan angka 3 (tiga) Surat…

Artikel Ilmiah

Badan Pertimbangan Kepegawaian

Berdasarkan Pasal 23 ayat (02) UU No.43 Tahun 1999, disebutkan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980, tertanggal 11 Desember 1980 adalah suatu Badan yang…

Artikel Ilmiah

Tugas Pokok Badan Kepegawaian

Adapun tugas pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana telah dituangkan di dalam angka 2 (dua) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 adalah sebagai berikut. Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan hukuman disiplin :…