Indonesia bukan negara Islam bro, jadi Pemimpin di Indonesia tidak harus orang Islam, Ya kita berikhtiar menghadirkan dan memilih Pemimpin Islam, tetapi kalau keadaan tidak memungkinkan? Untuk masalah Jakarta, Gak papa Pemimpinnya Non Muslim, asalkan dia orang yang adil, jujur dan tidak menghalangi Da’wah Islam, di situlah Peran Pancasila. Pemimpin ...
Read More »Masalah Pendidikan di Indonesia
Peran Pendidikan dalam Pembangunan Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bab ini akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan, dan saling keterkaitan antara pokok tersbut, faktor-faktor yang mempengaruhi ...
Read More »EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik, yang sejauh ini hal tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Namun kenyataannya sejak diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan ...
Read More »Faktor Pendukung Dan Hambatan
Faktor Pendukung Dan Hambatan Untuk merealisasikon paradigma otonomi daerah yang baru ini diperlukan sejumlah faktor pendukung. Pertama, menyesuaikan sekurang-kurangnya 15 Undang-undang yang selama ini mengatur kewenangan yang kini diserahkan kepada daerah otonom. Undang-undang yang perlu diubah ialah UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 2 Tahun ...
Read More »Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah
Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah Sejak terjadinya perpindahan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, perekonomian Indonesia pada dasarnya mengalami perubahan-perubahan mendasar. Terutama menyangkut pertumbuhan ekonomi dan pola pembangunan yang lebih beriorientasi pada industri (import substitution). Walaupun pada masa awal perubahan tersebut membawa dampak yang besar dengan adanya inflasi dan ...
Read More »Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan 2.2.2.1. Reaktualisasi Peran Pemerintah Melihat perkembangan masyarakat yang sangat dinamis dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik yang kesemuanya ini merupakan proses pemberdayaan (empowering) yang dialami oleh masyarakat, maka birokrasi publik kita harus mengubah posisi atau peranan yang selama ini dimainkan. Dari yang suka mengatur dan ...
Read More »Pemberdayaan dan Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan
Pemberdayaan dan Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan 2.2.1. Pemberdayaan (Empowerment) Pemberdayaan atau empowerment ini berdasarkan makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari “dalam”, yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur dari“luar”(Kartasasmita, 1996, dalam Soegijoko 1997 : 176). Dalam pengertian ini konsep pemberdayaan dimaknai sama dengan empowerment. Berdasarkan asal katanya pemberdayaan atau memberdayakan, ...
Read More »Undang-undang Guru dan Dosen
Undang-undang Guru dan Dosen Undang-undang guru dan dosen penting untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan guru dan dosen, mereka perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat bekerja secara aman, kreatif profesional dan menyenangkan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pengaturan tentang guru ...
Read More »Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Terhadap Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Terhadap Lingkungan Hidup Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Bahkan ada korelasi sangat positif antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat ...
Read More »HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA.
HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemui POLRI selaku penyidik untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan itu meliputi: Personil. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba hambatan dari segi personil yang ada di Polres Yogyakarta merupakan hambatan dari kurangnya ...
Read More »
Arabiyatuna Arabiyatuna
