Tag: rakyat
-
Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat baik dalam kehidupan komunitas, masyarakat, negara dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua manusia yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subyek dengan obyek yang dikuasai.[1] Sedangkan konsep kekuasaan dalam sebuah negara pada umumnya bersifat…
-
PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas. Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik…
-
Asas Pengambilan Keputusan
Asas Pengambilan Keputusan Syarat minimum demokrasi adalah : – pada prinsipnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih; – setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul; – badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana”(mede) beslissings recht” (hak untuk ikut memutuskan) dan atau melalui wewenang pengawas; – asas keterbukaan dalam pengambilan…
-
Asas Legalitas dan Perlindungan
Asas Legalitas dan Perlindungan Konsep negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945. (Wignjosoebroto, 1994 : 188, Hadjon, 1994 : 4) Dengan demikian ide dasar negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang “rechtsstaat”. (Hadjon, 1994 : 4) Persyaratan dasar untuk dapat dikategorikan sebagai negara hukum yakni: Setiap tindak …
-
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan 2.2.2.1. Reaktualisasi Peran Pemerintah Melihat perkembangan masyarakat yang sangat dinamis dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik yang kesemuanya ini merupakan proses pemberdayaan (empowering) yang dialami oleh masyarakat, maka birokrasi publik kita harus mengubah posisi atau peranan yang selama ini dimainkan. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani,…
-
Pemberdayaan dan Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan
Pemberdayaan dan Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan 2.2.1. Pemberdayaan (Empowerment) Pemberdayaan atau empowerment ini berdasarkan makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari “dalam”, yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur dari“luar”(Kartasasmita, 1996, dalam Soegijoko 1997 : 176). Dalam pengertian ini konsep pemberdayaan dimaknai sama dengan empowerment. Berdasarkan asal katanya pemberdayaan atau memberdayakan, berasal dari kata empowement dan…
-
Lingkaran Kemiskinan
Pada tahun 2009, jumlah warga miskin diperkirakan naik menjadi 33,714 juta orang, lebih tinggi daripada target pemerintah (32,38 juta orang). Jumlah 33,714 juta orang miskin itu setara dengan 14,87 persen jumlah penduduk Indonesia. Artinya, tingkat kemiskinan meningkat dari rencana yang ditetapkan APBN 2009, yakni 14 persen dari jumlah penduduk. Angka ini melampaui target Rencana Pembangunan…
-
Menolak kenaikan harga BBM
A. Pendahuluan Pemerintah SBY kembali bertindak sebagai kepala batu. Di tengah badai krisis ekonomi dunia yang belum berlalu dan krisis dalam negeri yang semakin kronis, rakyat Indonesia kembali mendapatkan pukulan telak melalui kebijakan terbaru rezim yakni menaikkan harga BBM untuk yang keempat kalinya selama SBY berkuasa. Kebijakan ini kita nilai sebagai kebijakan kepala batu karena…
-
Pengertian Pencabutan Hak Atas Tanah
Undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUPA. Di dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 1961 jo Pasal 18 UUPA disebutkan bahwa : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan…
-
pendidikan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah
Beberapa perubahan yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 lebih banyak sifat mendasar terutama mengenai pemilihan kepala daerah yang secara langsung dipilih masyarakat sehingga memperlihatkan paradigma baru tentang pemerintahan daerah. Perubahan mendasar dimaksud menyangkut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah : pembagian wilayah kewenangan daerah otonom, prinsip otonomi daerah, susunan pemerintahan daerah, mekanisme pencalonan Kepala…