Wednesday, 29 July 2026

Tag Archives: tindak

BAB 6. TINDAK TUTUR DAN PERISTIWA TUTUR

  Belajar Ilmu Bahasa Kumpulan Ilmu Bahasa dari Sumber Terpercaya       HOME   LAMAN Beranda Belajar Bahasa Jerman Jual Rajutan Cantik dan Unik     MENGENAI SAYA ADITYARINI KUSUMANINGTYAS   LIHAT PROFIL LENGKAPKU     FOLLOWERS     BAB 6. TINDAK TUTUR DAN PERISTIWA TUTUR   04.35  Pragmatik  No comments ...

Read More »

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA.

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemui POLRI selaku penyidik untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan itu meliputi: Personil. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba hambatan dari segi personil yang ada di Polres Yogyakarta merupakan hambatan dari kurangnya ...

Read More »

LANGKAH-LANGKAH PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA.

LANGKAH-LANGKAH PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA. Untuk memulai penyidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan,dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba. ...

Read More »

Peranan penyidik dalam Penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang.

Peranan penyidik dalam Penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas ...

Read More »

Terorisme di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan dalam Ketentuan Dibeberapa Negara Lainnya

Terorisme     di  Indonesia dalam  Undang-undang Nomor  15  Tahun 2003 dan dalam Ketentuan Dibeberapa Negara Lainnya Pasca peledakan gedung World Trade Center (WTC) di Amerika pada 11 September 2002, peristiwa terorisme telah membuka mata dunia Internasional betapa sebuah konstruksi hukum mutlak diperlukan untuk melakukan perlawanan terhadap aksi terorisme.58  Yang terjadi di ...

Read More »

Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP

Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP Mengenai tindak pidana perkosaan atau verkrachting, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan ...

Read More »

Hukum Pidana Materiil

Hukum Pidana Materiil. Hukum pidana materiil memberi pengaturan mengenai tiga hal pokok sebagai berikut : Perbuatan yang diancam pidana (criminal act); Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility); Hukum penitensier, antara lain jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.30) Ketentuan hukum pidana materiil ini diatur dalam ...

Read More »

Anak Cermin Orang Tuanya

Suatu hari, seseorang menghadap Khalifah Umar bin Khattab dengan membawa anak lelakinya. Ia mengadukan betapa durhaka dan kurang ajar anaknya. Khalifah mendengar dengan seksama pengaduan orang tua itu. Umar mengingatkan beberapa hak anak, seperti, memilihkan ibu si anak dari golongan baik-baik, memberi nama yang baik, memberi nafkah sepantasnya, mendidik dengan ...

Read More »

Tahap-Tahap Audit Operasional

Suatu audit operasional merupakan pekerjaan besar bagi siapapun yang melaksanakannya. Auditor dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan kerangka tugas sebagai pedoman. Tanpa adanya kerangka yang tersusun baik, auditor akan banyak menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, mengingat bahwa struktur perusahaan maupun kegiatan sudah semakin maju dan rumit. Melalui kerangka ini, auditor akan mempunyai ...

Read More »

Ketentuan Umum Jamsostek Pasal 31 – 32

PENYIDIKAN              Pasal 31 Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, ...

Read More »