Tag Archives:  

Beberapa   Model   dan   Langkah-langkah    Penerapan   Metode   Active Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di bawah ini adalah beberapa strategi pembelajaran aktif (Active Learning Strategy) untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dicocokkan dengan karakteristik Pendidikan Agama Islam, peserta didik, guru dan media atau alat peraga, yaitu:  1.   Pembelajaran Terbimbing (Guideed Teaching) ...

Komponen  Metode Active Learning dan PendukungnyaKomponen   metode   Active   Learning   dan  pendukungnya   dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut: Sikap Guru Pengalaman   Interaksi BelajarAkhir  Komunikasi  Refleksi Ruang Gambar 2.6Komponen Active Learning Strategy dan pendukung Komponen a.   Komponen-komponen metode Active Learning 1)  Pengalaman Anak akan belajar banyak melalui berbuat. Pengalaman langsung mengaktifkan lebih ...

Pengertian Metode Active LearningMetode Active Learning adalah suatu istilah dalam dunia pendidikan,  yaitu  sebagai  strategi  belajar  mengajar  yang  bertujuan untuk     meningkatkan     mutu     pendidikan.     Dan     untuk     mencapai keterlibatan siswa agar efektif dan efisien dalam belajar membutuhkan berbagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Misalnya dari sisit ...

Pendidikan Agama yang dianggap sebagai sebuah alternatif dalam membentuk  kepribadian  kemanusiaan  dianggap  gagal. Karena  pembelajaran Pendidikan   Agama  Islam  yang  selama  ini  berlangsung   agaknya  kurang concern terhadap persoalan   bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa.1 Banyaknya   kasus   yang   terjadi   mulai   dari   ...

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Makamah Konstitusi   Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan peran MK penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan. Untuk menjamin akuntabilitas putusannya, hakim MK perlu dilengkapi kelompok ahli yang berfungsi ...

Komisi Yudisial   Sebagaimana telah diperintahkan UUD 1945 hasil amandemen, khususnya pasal 24A ayat (3), pasal 24B pasal 25, maka perlu dibentuk lembaga negara baru bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga Negara ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 1.         Pengaturan DPR Setelah Perubahan UUD 1945 Di dalam perubahan UUD 1945 pengaturan tegas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilihat dalam Bab VII. Perubahan mendasar terjadi pada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam bidang legislasi dan bidang pengawasan. Lebih lanjut mengenai pengaturan tehadap lembaga perwakilan tersebut ...

SANKSI-SANKSI DALAM PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL1.    Tingkat dan Jenis Hukuman DisiplinDalam rangka memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, maka tindakan kepolisian sebagai penyidik terhadap Pegawai Negeri Sipil hendaknya dilakukan dengan tertib dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalamkaitan ini apabila seornag Pegawai Negeri Sipil diperiksa, ditangkap dan atau ditahan ...

DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL1.    Pengertian Disiplin KerjaPengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahas alatin “Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Di dalam ...

Asas Legalitas dan Perlindungan Konsep negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945. (Wignjosoebroto, 1994 : 188, Hadjon, 1994 : 4) Dengan demikian ide dasar negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang “rechtsstaat”. (Hadjon, 1994 : 4) Persyaratan dasar untuk dapat dikategorikan sebagai ...