Arabiyatuna Arabiyatuna
(Artikel ini telah dimuat di harian Malang Post, Minggu, 19 Juni 2011)Setiap kali para pemimpin negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) berkumpul untuk menyelenggarakan konferensi puncak, saya teringat dengan pengalaman ketika ikut serta pada Konferensi Tingkat Tinggi GNB ke X di Jakarta tahun 1992. Saat itu, saya bergabung dalam kepanitiaan konferensi sebagai petugas bahasa asing bersama sekitar 500 petugas bahasa yang lain. Saya masuk seksi petugas bahasa Inggris. Ada yang bertugas dalam seksi bahasa Arab, Perancis, dan Spanyol.
Jauh sebelum konferensi dimulai, kami dilatih oleh panitia konferensi bagaimana menjalankan tugas sebagai petugas bahasa dengan baik, termasuk diberi bekal mengenai wawasan politik dan berdiplomasi. Sebab, kegiatan KTT GNB adalah kegiatan politik. Itu merupakan pengalaman saya yang pertama kali terlibat dalam event internasional. Saat itu, jumlah negara anggota yang hadir mancapai 108 negara. Bagi saya pengalaman tersebut sangat menarik dan tidak terlupakan sepanjang hidup saya. Itulah saat saya pertama kali pula menatap wajah secara langsung para pemimpin dunia, seperti Sekjen PBB (Boutros Boutros- Ghali), Presiden Soeharto, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, Presiden Iran Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Raja Norodom Sihanouk dari Kamboja, Perdana Menteri India P.V. Narashimha Rao, Perdana Menteri Jepang Kiichi Miyasawa, Presiden Tanzania Ali Hassan Mwinyi, Presiden Namibia Sam Nujoma, Perdana Menteri Yaman Haydar Abubakar Alatas, Perdana Menteri Korea Utara Yong Hong Muk, Wakil Presiden Iraq Taha Yasin Ramadan, Perdana Menteri Papua New Guinea Paias Wingti, Perdana Menteri Bangladesh Begum Khaleda Zia, Pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela, Tokoh Khmer Merah dari Kamboja Kiuw Sampan, dan Presiden Palestina Yasser Arafat. Khusus dengan Arafat, saya punya kenangan tersendiri karena sempat berdialog dan diajak foto bersama tepat di depan kamar beliau menginap. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 23-27 Mei 2011 para pemimpin anggota GNB bertemu kembali di Bali untuk melangsungkan pertemuan puncak atau KTT Non Blok (GNB) yang ke 16. Sebagai sebuah gerakan yang kini jumlah anggotanya mencapai 119 negara, secara kuantitatif GNB memiliki kekuatan sangat besar dalam percaturan sosial, politik dan ekonomi global, karena merupakan 2/3 dari 192 negara anggota PBB. Dari sisi jumlah penduduk, anggota GNB memiliki anggota sebanyak 55% penduduk dunia saat ini yang hampir mencapai 7 milyar. Tentu bukan jumlah yang kecil. Sebagai tuan rumah, otomatis Indonesia menjadi pemimpin gerakan ini selama empat tahun ke depan. Posisi ini tentu sangat strategis bagi Indonesia karena dengan menjadi pemimpin GNB Indonesia bisa menyuarakan kepentingan negara anggotanya di berbagai forum internasional. Sekadar kilas balik, GNB didirikan oleh tokoh-tokoh besar yang berwawasan jauh ke depan seperti Soekarno, Nehru, Yosip Broz Tito, Gamal Abdul Nasser, Kwame Nkrumah didorong oleh semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari kaum penjajah, memulihkan martabat sebagai manusia dan untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri secara bebas. Saat itu, dunia terombang-ambing dan tarik menarik dalam dua blok kekuatan besar (super power), yakni Blok Barat, yang dipelopori oleh Amerika Serikat yang berhaluan kapitalis dan Blok Timur oleh Uni Soviet (yang saat ini telah bubar) yang berhaluan komunis. Tak bisa dihindari masing-masing berusaha memperluas pengaruhnya hingga dunia seolah-olah berada di ambang perang. Selain itu, negara-negara dunia ketiga yang umumnya baru saja merdeka, masih mengalami berbagai bentuk imperialisme, kolonialisme, rasisme, dan campur tangan asing oleh negara-negara super power tersebut. Merasakan keadaan seperti itu, lima pemimpin itu berkumpul dan sepakat untuk mendirikan sebuah gerakan politik yang tidak memihak pada blok mana pun, sehingga gerakan mereka disebut Gerakan Non Blok (GNB) yang diawali dengan pertemuan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 yang diakui sebagai cikal bakal Gerakan Non Blok. Konferensi Asia Afrika (AA) melahirkan Sepuluh Prinsip atau Dasasila mengenai hubungan internasional. Hingga kini nilai-nilai Sepuluh Prinsip tersebut dirasa masih tetap relevan. Selanjutnya, para pemimpin mengadakan pertemuan puncak yang pertama di Beograd, Yugoslavia, pada tahun 1961 dengan jumlah anggota sebanyak 25 negara anggota, sekaligus menandai tahun berdirinya Gerakan Non Blok. Pertemuan tersebut menjadi tonggak amat penting bagi eksistensi gerakan baru di luar Blok Barat dan Blok Timur. Setidaknya dengan kelahiran GNB, mata masyarakat dunia terbelalak karena tekah lahir sebuah kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Bagi Indonesia, sejatinya semangat gerakan Non Blok yang didirikan tahun 1961 tersebut bukan sama sekali baru. Sebab, dalam sejarah kita mencatat Mohammad Hatta yang saat itu menjadi Perdana Menteri jauh sebelumnya pernah menyatakan bahwa prinsip utama politik Indonesia adalah politik bebas aktif dalam hubungan luar negeri dan wawasannya terhadap dunia luar. Bebas artinya Indonesia tidak masuk dalam salah satu blok politik besar, Barat atau Timur, sehingga bisa bergaul dengan semua bangsa di dunia secara luas. Aktif berarti Indonesia ikut berperan secara aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena itu, Gerakan Non Blok merupakan konsekwensi logis ungkapan Bung Hatta untuk membebaskan diri dari belenggu dominasi. Hingga kini semangat politik bebas aktif menjadi dasar hubungan luar negeri Indonesia. Kini setelah 50 tahun usia GNB, kita patut bertanya. Apakah GNB masih relevan? Bukankah dua blok super power yang menjadi penyebab kelahiran GNB kini tinggal satu blok saja, yakni Blok Barat, sedangkan Blok Timur telah bubar? Jika ukurannya adalah tidak adanya lagi politik blok-blokan, maka GNB tidak lagi relevan. Tetapi jika ukurannya adalah fakta saat ini di mana ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik global terus berlanjut, maka selama itu pula keberadaan GNB masih tetap relevan. Di berbagai belahan dunia saat ini masih kita saksikan dengan mata kepala bentuk-bentuk kolonialisme baru oleh kekuatan Barat, seperti di Afganistan, Pakistan, Iraq, dan Libya (yang saat ini sedang digempur oleh NATO lewat mandat DK PBB dengan dalih melindungi rakyat sipil Libya), konflik Palestina-Israel di mana Barat menggunakan standar ganda hingga menjadi konflik yang berlarut-larut hingga saat ini adalah wujud ketidakadilan baru yang tidak layak terjadi di tengah-tengah masyarakat modern yang sedang membangun peradaban baru, yakni peradaban akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru.Ini adalah sebuah ironi. Masyarakat berilmu pengetahuan semestinya mengedepankan akal sehat dalam menyelesaikan masalah. Sebab, salah satu buah ilmu pengetahuan sejatinya adalah kearifan, sebagaimana ditunjukkan oleh para filsuf-filsuf awal penggali ilmu pengetahuan dulu. Umumnya, mereka adalah pribadi-pribadi yang arif dan senantiasa menciptakan kedamaian. Tetapi nyatanya perang berkepanjangan menjadi pilihan. Perang begitu mudah dimulai, tetapi nyatanya sulit diakhiri. Sementara korban meninggal dan luka terus berjatuhan. Anehnya, perang dilakukan oleh negara di mana tingkat perkembangan ilmu pengetahuannya telah mapan, bahkan mencapai puncak. Karena itu, sebagai orang yang sedang belajar ilmu pengetahuan, saya sungguh bingung mengikuti perkembangan dunia saat ini. Sebab, yang terjadi bertolak belakang dengan tesis filsafat ilmu yang selama ini saya ketahui. Secara objektif, sebagian besar anggota GNB adalah negara-negara dengan tingkat perekonomian sedang dan bawah dan pada umumnya dilanda oleh kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kelaparan, ketidakstabilan politik, kekerasan dan konflik, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan ekonomi oleh negara-negara maju. Potret persoalan demikian tidak bisa diselesaikan hanya dengan hanya semangat solidaritas sesama negara anggota GNB, melainkan dengan membangun kemitraan dan perimbangan baru dengan negara-negara maju dengan semangat kerjasama yang saling menguntungkan. Tidak seperti selama ini di mana kerjasama ekonomi dan perdagangan selalu menguntungkan pihak negara maju saja. Lihat saja perusahaan-perusahaan negara maju yang mengolah sumber alam di negara-negara berkembang selalu membawa keberuntungan yang tidak seimbang. Jika kondisi demikian terus berlangsung, maka selama itu pula ketidakadilan global akan terus terjadi. Karena itu, tugas GNB adalah memformat model kerja sama ekonomi yang baru dengan negara-negara maju yang mengandalkan kemajuan teknologi sebagai piranti mengolah sumber alam, dan negara-negara anggota GNB menyediakan kekayaan alam yang umumnya melimpah untuk diolah demi kesejahteraan rakyatnya. Jika GNB bisa melakukan peran tersebut, maka eksistensinya sungguh bermanfaat. Negara anggota GNB tidak hanya berkumpul dengan semangat solidaritas sesama negara berkembang dan miskin, melainkan untuk menyelesaikan persoalan global yang kini melanda negara anggotanya. Sebagai salah satu negara pendiri GNB dan negara anggota dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah India, Indonesia yang saat ini memegang kepemimpinan GNB sudah sepatutnya memainkan peran dan prakarsa secara lebih aktif dan berani dalam percaturan global untuk menunjukkan kekuatan besar yang dimiliki negara-negara anggotanya. Indonesia harus mampu menghilangkan stigma bahwa GNB sejatinya tidak lebih dari kumpulan pemimpin negara-negara miskin yang ompong dan lemah. Karena itu, gaungnya tidak didengar oleh masyarakat dunia. Dengan modal kekayaan alam yang dimiliki di sebagian besar anggotanya, GNB melalui Indonesia harus tampil gagah dan berdaya tawar tinggi dalam percaturan sosial, ekonomi dan politik global. Selamat memimpin GNB ! ___________ , Malang, 16 Juni 2011
Penulis : Prof DR. H. Mudjia Rahardjo
Pembantu Rektor I Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
