Arabiyatuna Arabiyatuna
Akhir-akhir ini memang banyak hal yang menyedihkan di negeri ini. Misalnya, korupsi yang tidak kunjung berhenti. Mafia pajak, mafia hukum, tingkah polah uknum pejabat negara, baik di eksekutif, legis latif dan yudikatif, yang tidak menggambarkan sebagai pemimpin yang patut dicontoh. Bagi rakyat biasa, hal itu sanget menyedihkan.
Kenyataan-kenyataan seperti itu menjadikan beberapa tokoh dengan mengatas-namakan pemuka agama membuat statemen yang mengejutkan. Mereka menyebut ada delapan belas kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah, baik kebhoingan lama maupun kebohongan baru. Sudah barang tentu, pemerintah kemudian menanggapi dengan serius, termasuk presiden sendiri. Sebutan berbohong memang bukan sembarangan. Orang disebut berbohong akan merasa rendah atau direndahkan. Mungkin bagi anak-anak kecil dalam kehidupan sehari-harian, sebutan itu tidak terlalu dirasakan sebagai hal yang serius dan menyakitkan. Bahkan mungkin diangap sebagai basa basi atau main-main. Akan tetapi berbeda jika hal itu disampaikan di kalangan orang tua, dan apalagi antar tokoh nasional. Para tokoh agama melontarkan kata itu, mungkin oleh karena merasakan adanya persoalan yang sudah sedemikian banyak, mendesak, dan sangat memprihatinkan. Atau mungkin bisa jadi, mereka sudah kehabisan kalimat lain yang lebih halus, yang selama ini telah disampaikan tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Sehingga tidak ada lagi kata atau kalimat lain yang harus digunakan kecuali kalimat yang sebenarnya memang amat keras itu. Demikian pula pemerintah, selama ini merasa sudah mengakomodasi aspirasi semua pihak. Namun oleh karena keterbatasan dan beban yang sedemikian besar, luas dan berat, maka tidak dirasakan hasilnya. Keinginan keluar dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, rasa sumpek, sudah diusahakan. Tetapi apa boleh buat, ternyata hal itu bukan perkara mudah. Demikian pula rakyat sudah lama mendengar janji-janji keadilan, kejujuran, kesejahteraan, akan tetapi ternyata janji itu belum juga tampak kelanjutannya. Bahkan oleh sementara orang, harapan itu dirasakan semakin jauh, hingga mengakibatkan putus asa dan frustasi. Apalagi tatkala mereka melihat pemerintah sendiri selalu sibuk mengurusi politik, tidak sedikit pejabat dipenjara, pajak dimanipulasi, partai politik yang tidak sepenuhnya dipercaya tetapi malah diakomodasi, beberapa ketuanya duduk dalam kabinet. Maka muncul kesan bahwa agar aman maka dibagilah kekuasaan itu, sekalipun akibatnya sistem pemerintahan menjadi tidak jelas yang dianut, yaitu apakah presidential ataukah parlementer. Sebenarnya untuk menyelesaikan problem besar dan rumit itu, maka pintu yang harus dilalui adalah adanya saling menyapa di antara para tokoh dan pemimpin bangsa ini. Saling mengolok, mengritik, dan bahkan melemparkan hujatan hanya akan menjadikan semuanya lemah. Tidak ada di dunia ini keberhasilan dan apalagi kemuliaan yang tidak didasari oleh suasana bersatu di antara berbagai elemen yang ada secara keseluruhan. Persatuan itu baru akan terwujud manakala semua diposisikan pada tempat yang semestinya. Penambahan, pengurangan dan pengalihan fungsi hanya akan menjadikan system tidak berjalan semestinya. Dalam semua komunitas sekecil apapun, —–apalagi besar seperti dalam menjalankan pemerintahan negara, maka harus ada system yang kuat, aturan dan pihak-pihak yang menjalankannya dengan tepat dan disiplin. Sebagai sebuah system maka tidak boleh ada bagian tertentu dianggap tidak berjalan dan kemudian ditambal dengan yang lain hingga menjadikan tugas dan kewenangan masing-masing tidak jelas. Fungsi-fungsi sebuah system tidak semestinya diubah. Mengubah fungsi sebuah system hanya akan menjadikan sistyem itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan yang bersifat tambal sulam akan melahirkan manipulasi, penyimpangan, dan bahkan koruptif sulit dihindari. Kebijakan membagi kursi kabinet kepada beberapa partai politik, adalah sebagai contohnya. Kebijakan itu selain melahirkan cara kerja yang kurang preofesional, tidak adil, juga berpeluang terjadinya penyimpangan yang tidak perlu. Memang tidak ada halangan untuk mengambil keputusan itu, tetapi rakyat akan melihat dari pespektif lain yang menjadikan mereka kecewa. Rakyat akan merasa senang apabila negara ini dikelola secara jelas, kokoh dan semua dilakukan atas dasar pertimbangan kompetensi, profesionalitas, dan bukan sebatas pertimbangan agar mendapatkan dukungan politik. Memang pemerintah akan aman ketika mengakomodasi semua partai politik. Namun sebaliknya, rakyat juga akan mempertanyakan, akan dibawa kemana negara ini, jika semua diorientasikan pada kekuatan politik. Sementara rakyat belum belum sepenuhnya melihat adanya ketulusan partai politik. Kejengkelan dan frustasi di kalangan rakyat menjadi semakin meningkat tatkala misalnya para anggota legislative dikabarkan tidak menjalankan aspirasi rakyat yang menjadi tugasnya. Kabar bahwa para anggota DPR berkunjung ke luar negeri yang tidak begitu jelas maksudnya, membuat kantor yang sedemikian mahal, dan belum lagi fasilitas yang selama ini diterima sedemikian tingi, maka semua itu menjadikan rakyat pesimis terhadap masa depannya. Problem bangsa ini memang amat banyak, berat dan pelik, sehingga siapapun pemimpinnya akan merasakan berat menanggung bebannya. Memimpin rakyat dalam populasi yang besar, berada pada wilayah yang luas, beraneka ragam etnis, kultur, agama, kepercayaan bukan hal yang ringan. Oleh karena itu keberhasilan bukan saja ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga mereka yang dipimpin. Maka diperlukan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu seharusnya datang dan dihimpun dari semua pilar-pilar bangsa ini. Pemimpin yang kapabilitasnya biasa-biasa saja tidak akan mencukupi, mereka dituntut berpikir dan bekerja secara luar biaya. Untuk menyusun kekuatan itu, maka kuncinya adalah melibatkan semua pihak. Tidak semestinya ada elemen bangsa yang merasa ditinggalkan. Oleh karena itu yang diperlukan adalah adanya kesediaan para tokoh dan para pemimpin bangsa ini membuka pintu-pintu rumahnyanya lebar-lebar, dan bahkan pintu istana sekalipun. Pada saat seperti sekarang ini yang diperlukan adalah membuka komunikasi, berdialog, tukar pandangan secara terbuka dan luas. Kekuatan partai politik memang perlu diperhatikan, akan tetapi elemen lain, seperti tokoh agama yang selama ini merasa lebih dekat dengan rakyat perlu diajak bicara, Wallahu a’lam.
Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo
Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
