Artikel Ilmiah

Komisi Yudisial Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim   Karena selama ini kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagian lembaga peradilan dirasakan tidak berjalan secara optimal maka pemerintah melakukan pembenahan –             pembenahan       yang    salah                        satunya                  yaitu    dengan                melakukan pembentukan lembaga yang independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim. Seperti yang ...

Pengawasan Terhadap Hakim   Banyaknya kasus – kasus penyalahgunaan wewenang oleh hakim serta pejabat peradilan lain yang banyak dipublikasikan oleh berbagai media akhir – akhir ini         menjadi cerminan dari lemahnya integritas moral dan perilaku hakim serta pegawai lembaga peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi dilingkungan pengadilan ...

Komisi Yudisial   Sebagaimana telah diperintahkan UUD 1945 hasil amandemen, khususnya pasal 24A ayat (3), pasal 24B pasal 25, maka perlu dibentuk lembaga negara baru bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga Negara ...

Hakim Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara  yuridis,  hakim  merupakan  bagian  integral  dari  sistem  supremasi  hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, ...

Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan UUD 1945. Dalam pengangkatan duta yang akan ditempatkan di negara lain, Presiden terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan DPR. Hal ini diatur dalam perubahan UUD 1945 pada Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan “Dalam pengangkatan duta, Presiden     memperhatikan    pertimbangan    Dewan    Perwakilan    Rakyat”.     Ini memungkinkan partisipasi DPR dalam ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 1.         Pengaturan DPR Setelah Perubahan UUD 1945 Di dalam perubahan UUD 1945 pengaturan tegas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilihat dalam Bab VII. Perubahan mendasar terjadi pada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam bidang legislasi dan bidang pengawasan. Lebih lanjut mengenai pengaturan tehadap lembaga perwakilan tersebut ...

Tentang Lembaga Perwakilan di Indonesia Dalam pemahaman demokrasi ada yang dilaksanakan secara langsung (direct democracy) dan ada juga demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Namun dengan  melihat  pertumbuhan  masyarakat  dengan  segala  perkembangannya serta pemerintahan dalam suatu wilyah tidak lagi seperti polis-polis di jaman Yunani kuno, tapi sudah berkembang menjadi negara yang ...

Hubungan Presiden dengan DPR Setelah Perubahan UUD 1945. Reformasi konstitusi dalam bentuk amandemen ataupun perubahan UUD 1945 ini dilakukan oleh karena UUD 1945 mengandung kelemahan krusial, misalnya tidak memberikan atribusi kewenangan yang jelas, dan tegas kepada lembaga tinggi negara, memuat pasal-pasal ambigu, dan bersifat executive heavy.[1] Setelah diadakannya amandemen terhadap ...

Pembagian Kekuasaan di Indonesia Kecenderungan negara demokrasi modern dalam merefleksi kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, artinya rakyat memilih seseorang yang dipercaya untuk mewakili dirinya. Robert Dahl[1]    melihat bahwa pemerintahan rakyat dalam sekala besar (negara bangsa) hanya dapat dibentuk dengan sistem perwakilan sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. ...

Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat baik dalam kehidupan komunitas, masyarakat, negara dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua manusia yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subyek dengan obyek yang dikuasai.[1] Sedangkan konsep kekuasaan dalam ...