Arabiyatuna Arabiyatuna
Pada tahun 1984 sampai dengan pertengahan 1997 nilai rupiah berkisar Rp. 2000/ USD. Sejak itu nilai rupiah berfluktuasi tajam. .Terjadinya krisis Indonesia dipicu oleh depresiasi yang sangat tajam mata uang rupiah terhadap dollar AS sebagai dampak dari krisis mata uang yang terjadi di Thailand dan Korea. Akibat dari peristiwa itu, perekonomian Indonesia mengalami goncangan dan keterpurukan yang hebat yang ditandai dengan banyaknya industri dalam negeri yang gulung tikar, pendapatan perkapita merosot tajam, tingkat inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi negatif dan sebagainya. Kondisi tersebut diperparah dengan imbas dari bidang ekonomi yang merembet ke bidang sosial, politik dan keamanan yang mengakibatkan krisis menjadi multi dimensi.
Sebagian besar negara-negara yang dilanda krisis, pertumbuhan ekonomi nasionalnya merosot, dari rata-rata 7% pertumbuhannya tahun 1996, menjadi nol bahkan minus saat terjadi krisis tahun 1997. Secara makro, merosotnya pertumbuhan GDP real saat krisis disebabkan karena konsumsi nasional rata-rata menurun dan tekanan impor yang semakin berat akibat sistem perekonomian terbuka yang dianut sebagian besar negara-negara yang dilanda krisis serta ekspor yang juga merosot tajam akibat devaluasi yang semakin parah.
Selain devaluasi nilai mata uang rupiah, krisis moneter dan ekonomi semakin diperparah lagi dengan anjloknya tingkat pertumbuhan output di berbagai sektor kegiatan ekonomi, baik sektor pertanian, manufacturing, konstruksi, transportasi, perdagangan, dan jasa. Usaha pemerintah untuk memperbesar permintaan domestik sia-sia, sumber penerimaan pemerintah seperti pajak, penerimaan dari penjualan minyak mentah, dan sumber devisa yang diperoleh dari wisatawan asing serta investasi dari luar negeri semakin merosot.
Dalam berbagai literatur dijelaskan, selain faktor contagion effect, krisis yang melanda perekonomian Indonesia juga disebabkan oleh lemahnya sektor perbankan (baik dalam peraturan maupun manajemennya), sehingga sangat rentan terhadap gejolak faktor eksternal. Kelemahan lain juga tampak pada pengelolaan industri terutama industri besar yang masih sangat tergantung pada sektor luar negeri baik pada modal maupun bahan baku sehingga pada saat terjadi krisis nilai tukar, beban yang ditanggung oleh industri tersebut sangat besar yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan likuiditas.
Dampak Sosial Krisis Moneter dan Ekonomi antara lain membengkaknya tingkat pengangguran, merosotnya tingkat penghasilan pekerja, bertambah jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, semakin banyak jumlah orang yang bekerja di sektor informal, hilangnya kesempatan kerja dan memburuknya kondisi kerja bagi pekerja anak dan pekerja wanita serta meningkatnya angka putus sekolah dan anjloknya angka partisipasi rata-rata anak usia 7-15 tahun yang menempuh pendidikan dasar.
Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, upaya peningkatan perdagangan internasional , mendorong investasi asing, dan penyelesaian utang luar negeri melalui restrukturisasi dan penjadwalan kembali merupakan fokus yang penting. Upaya-upaya itu sangat tergantung dari keadaan di dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan situasi keamanan dan masalah kepastian hukum. Disamping itu, juga terdapat hambatan-hambatan di luar seperti global economic down turn yang telah makin dipertajam dengan terjadinya peristiwa 11 September 2001.
Pada grafik II.1 kinerja perekonomian Indonesia pada akhir tahun 1999 mulai menunjukkan perbaikkan setelah mengalami keterpurukan pada tahun 1997-1998. Pada 2000-2001 prosentase pertumbuhan tidak besar namun demikian Indonesia telah mampu meraih pertumbuhan ekonomi positif.
Pada kuartal pertama tahun 2002 walaupun kurs rupiah telah mengalami perbaikkan tetapi kebijakan fiskal masih menunjukkan indikator perekonomian yang terus memburuk. Defisit anggaran pada kuartal pertama tahun ini nilainya membengkak dua kali lipat menjadi Rp. 5 trilliun lebih dari target yang hanya Rp. 2,5 trilyun. Investasi asing dan ekspor non migas mengalami penurunan. Konsumsi masyarakat sektor retail mulai melambat akibat kenaikan harga listrik, bahan bakar dan upah pekerja. Sendi perekonomian kita masih rapuh.
Selama menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan kontra siklus (counter cyclical) melalui kebijakan fiskal dengan berbagai policy mix yang diharapkan dapat menghambat laju krisis yang lebih parah.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan moneter yang hati-hati untuk mengurangi gejolak nilai tukar dan meredam laju inflasi. Dalam hal penekanan / pemilihan kebijakan (antara Kebijakan Fiskal dan Moneter) yang dijelaskan pada Mundell’s Assigment Rule, effektivitas suatu kebijakan tergantung pada kesesuaian pembagian tugas dengan keunggulan komparatif masing-masing kebijakan.
