Arabiyatuna Arabiyatuna
Pada zaman orde baru, dalam penataran P4, selalau diingatkan tentang kerugian yang dialami oleh bangsa ini karena terlalu disibukkan oleh kegiatan politik. Oleh karena banyak menyelesaikan persoalan politik itu, maka bangsa Indonesia tidak sempat membangun. Akibatnya, bangsa ini tidak segara maju, selalu kalah dari bangsa-bangsa lain.
Adapun yang dimaksud dengan zaman yang terlalu sibuk mengurus politik, adalah pada saat orde lama. Politik ketika itu dijadikan panglima. Dasar negara berkali-kali diubah, dan demikian pula anggota kabinet seringkali dibongkar pasang. Partai politik terlalu berkuasa. Sehari-hari orang diajak memikirkan politik. Partai politik sedemikian banyak, berdasarkan berbagai aliran, ideologi dan bahkan juga agama. Pada zaman orde baru, tatkala Pak Harto berkuasa, kegiatan politik dikurangi. Partai politik disederhanakan, dari multi partai menjadi hanya dua partai politik ——PPP dan PDI, dan satu Golongan Karya. Penyederhanaan partai itu belum dianggap cukup, maka disempurnakan dengan kesamaan azas bagi semua partai politik maupun organisasi sosial apapun, yaitu asaz tunggal Pancasila. Kebijakan itu tidak mudah diimplementasikan. Akan tetapi dengan kekuatan Pak Harto yang ditopang oleh ABRI dan birokrasi, semua berhasil dijalankan. Memang beberapa kalangan merasa tertekan, kurang bebas atau tidak leluasa mengekspresikan pendapat, tetapi itulah kebijakan pemerintah yang ditempuh, sebagai cara untuk mengurangi konsentrasi rakyat terhadap politik. Untuk memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap rakyat, maka diselenggarakan penataran P4 di semua kalangan, baik di kalangan ABRI, birokrasi, PNS, pejabat pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Bahkan penataran P4 juga diberikan kepada organisasi sosial dan juga para mahasiswa dan siswa. Semua kalangan harus mengikuti penataran P4. Sertifikat penataran dijadikan persyaratan dalam banyak hal, misalnya bagi PNS untuk naik pangkat, menduduki jabatan tertentu dan lain-lain. Pembatasan berpolitik bagi masyarakat tersebut menjadi hilang sejak awal reformasi. Sejak itu, maka zaman berulang, mirip kembali sebagaimana zaman orde lama. Partai politik sedemikian bebas, tumbuh dan berkembang. Maka muncullah sedemikian banyak partai politik, hingga kadang sulit dikenali ideologi atau identitas dari masing-masing partai politik yang berbeda. Sepertinya, yang penting berbeda. Ketidak jelasan perbedaan ideology atau pandangan yang ingin diperjuangkan itu, setidak-tidaknya tampak dari tatkala mereka melakukan koalisi, yang tidak pernah linier. Di tingkat pusat, koalisi itu dibangun antara Partai Demokrat, Golkar, PPP, PKS dan Golkar. Koalisi itu berbeda dengan yang terjadi di daerah tingkat satu tertentu dengan daerah lainnya. Begitu pula perbedaan tersebut terjadi antara koalisi partai politik di tingkat satu dengan koalisi di tingkat dua. Oleh karena itu tatkala berbicara koalisi, maka perlu diperjelas, yaitu koalisi antar partai dimana dan di tingkat mana. Sebagai contoh tentang koalisi yang rumit itu, misalnya di propinsi tertentu, koalisi terjadi antara Partai Golkar, PDI, PPP. Sedangkan di propinsi lainnya, koalisi itu berbeda lagi, misalnya antara Partai Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP dan PKS. Hal itu berbeda pula di tingkat dua—–kabupaten atau kota, misalnya antara PPP, PKS, PDI, sedangkan partai lainnya menyatu dengan Golkar. Dengan demikian, jika kekuasaan itu dilihat secara menyeluruh, mulai dari pusat hingga daerah, maka tidak akan mudah, partai politik apa yang sedang berkuasa. Pemilihan langsung terhadap presiden dan kelapa daerah, baik di tingkat satu dan tingkat dua, juga menjadikan konsentrasi rakyat terhadap politik sedemikian tinggi. Hampir pada setiap saat terjadi pemilihan kepala daerah, berita tentang pelantikan, konflik hasil pilkada, semua itu terjadi di mana-mana. Sebagai bagian dari dampak politik pula, terjadi pengaduan atas penyimpangan kepala daerah, hingga akhirnya banyak di antara mereka ditangkap, diadili dan dimasukkan ke penjara. Dengan demikian, negeri ini sehari-hari diwarnai oleh kebisingan politik. Di tingkat pusat sebagaimana yang ramai diperbincangkan pada saat sekarang ini adalah perpecahan soal koalisi sebagai dampak dari usulan hak angket mafia pajak, hingga berlanjut dengan wacara reshuffle anggota cabinet. Sepanjang waktu, perbincangan lebih banyak diwarnai oleh persoalan politik di berbagai tingkatannya. Politik menjadi sedemikian penting, sehingga seolah-olah seluruh energi harus dicurahkan pada persoalan itu. Pandangan bahwa agar politik tidak dijadikan sebagai panglima pada zaman orde baru, menjadi berbalik seratus delapan puluh derajad. Pada saat sekarang ini, justru politik yang dianggap penting. Sehari-hari masyarakat diajak berbicara tentang kekuasaan, pilkada, DPR, DPRD dengan berbagai polah dan perilakunya. Hal itu tentu tidak mengapa, asalkan yang diperdebatkan masih berada pada wilayah atau tema yang semestinya, yaitu mencari jalan keluar untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Namun akan menjadi sangat memprihatinkan, manakala kebisingan dan kegaduhan politik itu ternyata kemudian berakibat mengesampingkan hal yang justru seharusnya dilakukan, yaitu misalnya , menjawab bagaimana mencari jalan keluar dari menumpuknya pengangguran, kebutuhan pangan rakyat yang tidak sepenuhnya tercukupi, angka kemiskinan yang masih tinggi, berbagai kebutuhan pokok sehari-hari yang masih harus import, jalan-jalan di kota yang semakin macet, dan banyak lagi lainnya. Maka bolehlah para penguasa dan politisi berdebat, hingga menjadikan gaduh dan bising, asalkan tetap masih berada pada koridor yang semestinya, yaitu dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, dan bukan hanya untuk kepentingan politiknya sendiri. Wallahu a’lam.
Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo
Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
