Setelah Pilpres Usai : Kembali Ke Basis Aktivitas Semula

Pilpres itu dilakukan setiap lima tahun sekali. Jika bulan Juli ini diselenggarakan pilpres, maka lima tahun ke depan akan dilakukan kegiatan serupa. Pelaksanaannya juga sama, akan ditangani oleh KPU. Tahap-tahapnya juga akan sama, diawaili dengan pengajuan calon oleh masing-masing partai politik yang memenuhi syarat, diberi waktu berkampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan dan akhirnya ditetapkan siapa pemenangnya oleh KPU. Pada masa pilpres seperti itu, KPU yang paling sibuk. Mereka merancang, menyusunan aturan main pemilihan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, mensosialisasikan semua ketentuan pemilu, memenuhi berbagai keperluan yang dibutuhkan, melaksanakan kampanye, melakukan pemilihan, penghitungan suara sampai mengesahkan hasil. Saya kira tidak ada pihak-pihak yang lebih sibuk dari pada KPU. Mereka harus bekerja keras, tanpa mengenal lelah. Urusan keluarga dan apa saja lainnya ditinggalkan, agar tugas yang dibebankan kepadanya selesai dan sukses. Kadangkala di tengah-tengah kesibukan mereka itu juga masih harus mendengar berita keluhan, protes hingga melayani pengaduan-pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Mereka tentu akan melayani semua, itu demi mengabdi kepada negara dan bangsa. Setelah pencontrengan selesai, dan surat suara dihitung, beberapa saat kemudian sudah muncul informasi hasilnya yang didapat dari hitungan cepat oleh beberapa lembaga survey. Boleh percaya atau juga boleh tidak, kebenaran informasi hasil hitungan cepat itu. Tetapi, biasanya hitungan cepat itu mendekati kebenaran, kecuali jika perbedaan itu tipis sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Selisih hasil hitungan antara yang menang dan yang kalah ketika itu memang sangat sedikit, sehingga hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survey ada yang kurang tepat. Apapun yang terjadi, sebagai rakyat biasa tentu bergembira dan bersyukur atas pelaksanaan pilpres yang baru saja usai. Pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh negara yang berpenduduk lebih dari 200 juta dapat berlangsung dengan aman tanpa ada gangguan yang berarti. Hal ini kiranya merupakan prestasi yang luar biasa. Iran yang berpenduduk jauh sedikit dari Indonesia, pelaksanaan pemilu beberapa waktu yang lalu, sampai saat ini masih menyisakan persoalan yang belum berhasil diselesaikan. Padahal rakyat Iran sesungguhnya jauh lebih homogin bilamana dibandingkan dengan Indonesia. Di Iran jumlah suku, agama, ras, bahasa, dan lain-lain tidak sebanyak dibanding di Indonesia, sehingga keadaannya tidak terlalu komplek. Tetapi ternyata tidak mudah dilakukan. Memang satu dua hari ini jika membaca media masa, baik cetak atau elektronik, ada saja komentar, laporan penyimpangan, protes dan bahkan rencana-rencana menggugat atas kesalahan pelaksanaan pemungutan suara. Hal itu kiranya adalah biasa. Jangankan pelaksanaan pemilu yang harus melibatkan pihak-pihak dan juga biaya besar, sedangkan permainan sepak bola tingkat kampung saja, selesai permainan selalu saja muncul komentar, misalnya mana wasitnya dianggap memihak, bola yang digunakan tidak standar, lapangan kurang mendukung dan lain-lain. Umumnya komentar terhadap permainan itu –yang bernada menyesal dan protes, datang dari mereka yng tidak beruntung, atau mereka yang kalah. Atas dasar logika itu, andaikan selesai pemilu ini ada komentar, protes, dan bahkan mengadukan kepada pihak yang berwenang, seharusnya dianggap wajar. Sebagai lazimnya sebuah pertandingan, selalu saja terjadi seperti itu. Akan tetapi bahwa komentar, pernyataan tidak puas, dan bahkan protes hingga ke pengadilan, tidak berarti hal itu tidak ada gunanya. Sebagai sebuah negara demokrasi hal itu sangat diperlukan. Penyampaian keberatan dan semacamnya itu penting dilakukan, setidaknya untuk menetralkan gejolak psikologis bagi mereka yang tidak beruntung. Setiap orang selalu memerlukan pengakuan dan juga rasionalisasi dari keadaan yang diterimanya. Secara psikologis semua orang tidak akan ada yang bahagia menerima kekalahan. Suasana psikologis berupa tidak puas itu harus dikembalikan pada posisi normal sebagaimana semula. Protes-protes, keberatan, dan bahkan juga pengaduan ke pengadilan adalah merupakan bentuk penyaluran gejolak kekecewaan itu yang memang harus dilakukan. Peristiwa Pilpres seharusnya tidak hanya dilihat terhadap para aktor atau kandidatnya, melainkan juga seluruh pendukungnya, baik keluarga, tim sukses hingga rakyat yang mencintai calon presiden yang gagal itu. Para pendukung ini tentu saja setelah sekian lama berharap mendapatkan kemenangan, dan kemudian ternyata gagal, maka mereka akan merasa kecewa. Kekecewaan kolektif ini akan dirasakan lama dan tidak mudah disembuhkan. Cara yang paling mudah menentralkan adalah jika ditemukan titik-titik kesalahan, lalu kesalahan itu diselesaikan secara terbuka. Proses penyelesaian kasus itu, mulai dari pengajuan gugatan hingga keputusan yang akan diambil –sekalipun tidak akan mengubah kesimpulan akhir perhitungan, biasanya akan berhasil meredakan gejolak batin yang diakibatkan oleh kekalahan itu. Memang logikanya adalah bahwa jika hasil pilpres selesai dihitung dan ditentukan pemenangnya, maka pihak yang kalah seharusnya segera menyampaikan ucapan selamat kepada pihak yang menang. Semua orang tentu akan berharap begitu. Dan itulah sikap yang dianggap kesatria, sebagaimana hal itu terjadi di negara-negara maju. Namun negeri kita belum begitu. Bangsa Indonesia ini, sebagai bangsa timur dalam menyikapi sesuatu masih selalu menggunakan dua standard sekaligus, yaitu rasio dan rasa. Kedua standard itu masih selalu digunakan secara bersama-sama. Mungkin secara rasio mereka sudah menerima atas kekalahannya, tetapi secara rasa, hal itu belum bisa diterimanya. Oleh karena itu sebagai warga bangsa yang baik dan dewasa, tidak selayaknya mengabaikan saudaranya yang belum beruntung itu. Pilpres setiap lima tahun akan diselenggarakan. Lima tahun tidaklah lama. Waktu lima tahun jika digunakan untuk menanam kelapa, cengkih, atau tanaman sejenisnya baru akan mulai berbuah. Buah pertama itu pun biasanya juga belum bisa langsung disebut berkualitas. Oleh karena itu, proses ini tidak akan boleh menjadikan siapapun kecewa. Mereka yang menang dan berkesempatan menanam, juga belum tentu lima tahun ke depan tanamannya bisa dipetik. Sedangkan yang kalah, juga harus merasa bahwa siapapun yang menanam tokh hasilnya kita semua yang akan menikmatinya. Seharusnya, semua warga negara ini tidak harus berebut menanam, tokh masih ada pekerjaan lain, misalnya menyiangi, memupuk, ikut merawat, sehingga tanaman milik kita semua, pada lima tahun ke depan bisa panen. Tatkala harus memilih sikap yang tepat pada setiap selesai pemilu baik pemilihan anggota legislative atau pemilihan presiden, yang paling tepat adalah berguru pada orang desa. Orang desa biasanya begitu loyal terhadap kegiatan pemerintahan, termasuk pemilu seperti ini. Mereka tidak berpikir macam-macam, karena memang tidak banyak berkepentingan. Tetapi sikap mereka itu yang perlu ditiru, yaitu setelah kewajibannya memilih ditunaikan, maka segera aktif kembali, yakni bagi mereka yang bertani pergi ke kebunnya, bagi yang berternak akan sibuk kembali dengan ternaknya dan bagi mereka yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan, segera pergi ke tengah laut untuk menangkap ikan, yang berdagang segera kembali ke pasar-pasar untuk berdagang, dan seterusnya. Mereka tidak lagi berpikir pemilu atau pilpres lagi. Kewajiban sebagai warga negara, ikut mencontreng sudah ditunaikan. Siapapun yang jadi presiden bagi orang desa, tidak akan mempersoalkannya. Tokh sehari-hari hidupnya juga tidak terlalu tergantung pada pemimpin puncak negeri ini. Bagi mereka yang penting, asal harga bahan bakar, pupuk dan obat-obatan tidak dinaikkan. Cara berpikir dan bersikap bagi orang desa seperti ini ternyata justru lebih tenang, tidak terbebani, dan mungkin sekali-kali perlu dicontoh. Wallahu a’lam.

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

Rektor  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang