Uang dan Kegaduhan Nasional

Sejak bergulir reformasi beberapa tahun lalu hingga sekarang, bangsa ini selalu gaduh. Suasana tenang, damai dan tenteram sebagaimana yang selalu dicita-citakan belum tampak ada tanda-tanda terwujut. Sehari-hari muncul berita yang kurang enak didengar. Di mana-mana terjadi demo, protes, dan bahkan konflik, mulai dari sebab yang kecil, misalnya penggusuran pedagang kaki lima, hingga persoalan besar, oleh karena menyangkut orang-orang besar.

Dengan demikian, seolah-olah bangsa ini tidak pernah berhenti dari kegaduhan. Persoalan satu terselesaikan atau dianggap selesai, maka muncul persoalan baru berikutnya. Anehnya, kegaduhan itu terjadi secara merata, terjadi di mana-mana, dan mulai dari kelas bawah, hingga kelas yang paling atas, yaitu dialami juga oleh para pemimpin bangsa. Persoalan-persoalan tingkat bawah yang terjadi tentu sederhana saja. Misalnya, terkait dengan penggusuran pedagang kaki lima, pemindahan pasar, pemutusan hubungan kerja antara buruh dan pemilik perusahaan, dan semacamnya. Gaduh terkait dengan orang-orang kelas menengah ke atas, biasanya terkait pelaksanaan pilkada, korupsi, penyimpangan dana perbankan, dan atau proyek-proyek pembangunan. Jika diteliti secara saksama dan mendalam, maka sumber kegaduhan itu sebenarnya hanya sederhana, yaitu menyangkut tentang uang. Kita lihat saja saja misalnya, konflik antara KPK, kejaksanaan, dan kepolisian; antara pemerintah dengan DPR menyangkut persoalan bank century, dan akhir-akhir ini menyangkut proyek pembangunan wisma atelit di Palembang, semua itu sumbernya adalah menyangkut uang. Demikian pula, kasus-kasus yang melibatkan banyak oknum pejabat pemerintah, mereka ditangkap, diadili, dan kemudian dimasukkan ke penjara, sebenarnya juga hanya menyangkut uang. Mereka dianggap salah dalam mengelola keuangan negara, kemudian diusut, dan dijebloskan ke penjara. Lagi-lagi, uang ternyata dengan mudah mengantarkan seseorang masuk ke penjara. Namun anehnya, kegaduhan itu terjadi di tempat-tempat terhormat, seperti di gedung parlemen, di kantor menteri, di kantor BUMN, di kantor kejaksaan, kehakiman, kepolisian, perbankan, kantor gubernur, wali kota, bupati dan lain-lain. Akan tetapi sekali lagi, sumber persoalannya hanyalah uang. Memang sebagiannya, persoalan itu menyangkut politik, misalnya ada dugaan pemalsuan dukomen, penggelembungan suara dalam pilkada, dan seterusnya. Tetapi itu semua jika ditelusuri, akhirnya ditemukan, ternyata hanya terkait uang. Uang akhirnya menjadi sedemikian penting, hingga menyebabkan orang bertikai, berebut, konflik, bersaing, dan bahkan memutus hubungan silaturrahmi. Hanya oleh karena untuk menyelamatkan uang, maka harkat dan martabat manusia dikorbankan. Seolah-olah uang lebih penting dan utama dari martabat seseorang. Padahal semestinya, harkat dan martabat orang tidak boleh dikalahkan oleh apapun, termasuk oleh uang. Merenungkan kejadian-kejadian seperti itu, akhirnya saya berkesimpulan, bahwa sedemikian tinggi masyarakat menghargai uang, sampai-sampai gaduh antar para tokoh dan atau pemimpin bangsa hanya untuk menyelamatkan uang. Atas kenyataan itu, saya menjadi ingat nasehat orang tua di desa dulu. Ia mengingatkan agar dalam hidup ini, jangan sekali-kali berebut dan apalagi bertengkar hanya karena uang. Sebab, jika hal itu dilakukan, maka harkat dan martabatnya hanya akan sama dengan uang atau makanan, dan bahkan lebih rendah lagi, yaitu makanan yang sudah berbentuk kotoran yang keluar dari perutnya. Mengikuti nasehat orang tua tersebut, mestinya bangsa ini harus segera berhenti gaduh hanya disebabkan soal-soal kecil, yaitu menyangkut uang. Masih banyak persoalan besar lain, terkait dengan kemanusiaan dan kebangsaan yang perlu diperdebatkan. Hidup di dunia ini bukan untuk berebut, baik berebut kekuasaan atau bahkan berebut uang. Uang memang perlu dicari, karena diperlukan sebagai bekal hidup. Akan tetapi, uang atau harta tidak harus diperebutkan, hingga terjadi gaduh nasional, apalagi sampai mengorbankan harkat dan martabat seseorang yang seharusnya dihormati. Wallahu a’lam.  

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

Rektor  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang