Hubungan Presiden dengan DPR Setelah Perubahan UUD 1945. Reformasi konstitusi dalam bentuk amandemen ataupun perubahan UUD 1945 ini dilakukan oleh karena UUD 1945 mengandung kelemahan krusial, misalnya tidak memberikan atribusi kewenangan yang jelas, dan tegas kepada lembaga tinggi negara, memuat pasal-pasal ambigu, dan bersifat executive heavy.[1] Setelah diadakannya amandemen terhadap ...
Read More »Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Pembagian Kekuasaan di Indonesia Kecenderungan negara demokrasi modern dalam merefleksi kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, artinya rakyat memilih seseorang yang dipercaya untuk mewakili dirinya. Robert Dahl[1] melihat bahwa pemerintahan rakyat dalam sekala besar (negara bangsa) hanya dapat dibentuk dengan sistem perwakilan sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. ...
Read More »Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat baik dalam kehidupan komunitas, masyarakat, negara dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua manusia yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subyek dengan obyek yang dikuasai.[1] Sedangkan konsep kekuasaan dalam ...
Read More »PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas. Nuansa kehidupan demokratis semakin ...
Read More »SANKSI-SANKSI DALAM PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SANKSI-SANKSI DALAM PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL1. Tingkat dan Jenis Hukuman DisiplinDalam rangka memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, maka tindakan kepolisian sebagai penyidik terhadap Pegawai Negeri Sipil hendaknya dilakukan dengan tertib dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalamkaitan ini apabila seornag Pegawai Negeri Sipil diperiksa, ditangkap dan atau ditahan ...
Read More »DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL1. Pengertian Disiplin KerjaPengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahas alatin “Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Di dalam ...
Read More »Asas Pengambilan Keputusan
Asas Pengambilan Keputusan Syarat minimum demokrasi adalah : – pada prinsipnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih; – setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul; – badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana”(mede) beslissings recht” (hak untuk ikut memutuskan) dan atau melalui wewenang pengawas; ...
Read More »Asas Legalitas dan Perlindungan
Asas Legalitas dan Perlindungan Konsep negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945. (Wignjosoebroto, 1994 : 188, Hadjon, 1994 : 4) Dengan demikian ide dasar negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang “rechtsstaat”. (Hadjon, 1994 : 4) Persyaratan dasar untuk dapat dikategorikan sebagai ...
Read More »Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Dan Evaluasi Kcbijakan Daerah
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Dan Evaluasi Kcbijakan Daerah Peluang dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan evaluasi atas kebijakan daerah, termasuk didalamnya kebijakan daerah di kota Yogyakarta cukup besar dan strategis. Hal tersebut pada hakekatnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam : a. UU NO. 22 Tahun 1999 ...
Read More »EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik, yang sejauh ini hal tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Namun kenyataannya sejak diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan ...
Read More »
Arabiyatuna Arabiyatuna
