Arabiyatuna Arabiyatuna

Menurut Whitten et al. (2004, p777) analisis sistem ialah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sistem menjadi kepingan-kepingan komponen, dalam keperluan mempelajari cara kerja bagian-bagian komponen itu, dan caranya dalam berinteraksi untuk mencapai tujuannya

PENYIDIKAN              Pasal 31 Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, ...

IURAN, BESARNYA JAMINAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN  Pasal 20 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian, dan Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.              Pasal 21             Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran ...

Pasal 11Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.   Bagian Ketiga Jaminan Kematian  Pasal 12 Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a.      Biaya pemakaman; b.      Santunan berupa ...

Pasal 2       Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan   sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan           orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.             PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA             Pasal 3             Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program      ...

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, ...

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1992   tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja               PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,             Menimbang :   Bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, ...

A. 1)      Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghaislan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. 2)      Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan ...

Untuk beberapa jenis penghasilan akan dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat final. Besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut : Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus ...

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam    pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari Pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris ...