Friday, 8 May 2026

Tag Archives: dpr

Jokowi Ada ada saja, Pertama Dalam Sejarah Indonesia! Harga BBM Naik Ketika Minyak Dunia Turun

  Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memastikan pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencana pengumuman akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah kembali dari lawatannya ke beberapa negara. Menurut Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, keputusan pemerintah tersebut akan menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, di ...

Read More »

Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan UUD 1945

Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan UUD 1945. Dalam pengangkatan duta yang akan ditempatkan di negara lain, Presiden terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan DPR. Hal ini diatur dalam perubahan UUD 1945 pada Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan “Dalam pengangkatan duta, Presiden     memperhatikan    pertimbangan    Dewan    Perwakilan    Rakyat”.     Ini memungkinkan partisipasi DPR dalam ...

Read More »

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 1.         Pengaturan DPR Setelah Perubahan UUD 1945 Di dalam perubahan UUD 1945 pengaturan tegas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilihat dalam Bab VII. Perubahan mendasar terjadi pada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam bidang legislasi dan bidang pengawasan. Lebih lanjut mengenai pengaturan tehadap lembaga perwakilan tersebut ...

Read More »

Tentang Lembaga Perwakilan di Indonesia

Tentang Lembaga Perwakilan di Indonesia Dalam pemahaman demokrasi ada yang dilaksanakan secara langsung (direct democracy) dan ada juga demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Namun dengan  melihat  pertumbuhan  masyarakat  dengan  segala  perkembangannya serta pemerintahan dalam suatu wilyah tidak lagi seperti polis-polis di jaman Yunani kuno, tapi sudah berkembang menjadi negara yang ...

Read More »

Hubungan Presiden dengan DPR Setelah Perubahan UUD 1945

Hubungan Presiden dengan DPR Setelah Perubahan UUD 1945. Reformasi konstitusi dalam bentuk amandemen ataupun perubahan UUD 1945 ini dilakukan oleh karena UUD 1945 mengandung kelemahan krusial, misalnya tidak memberikan atribusi kewenangan yang jelas, dan tegas kepada lembaga tinggi negara, memuat pasal-pasal ambigu, dan bersifat executive heavy.[1] Setelah diadakannya amandemen terhadap ...

Read More »

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas. Nuansa kehidupan demokratis semakin ...

Read More »

Beban Pejabat Politik

 Para pejabat politik seperti anggota DPR, DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur dan lain-lain termasuk Menteri,  memiliki beban yang cukup berat. Para pejabat politik tersebut selalu terkait erat dengan partai politik. Mereka diangkat menjadi pejabat atas dukungan  partai politik. Tidak ada gubernur, bupati, wali kota, apalagi anggopta DPR, DPRD termasuk juga  sebagian ...

Read More »

Etika Politik Anggota DPR Kita

Dalam sebuah diskusi kecil bulanan yang membahas perjalanan bangsa pasca-Orde Baru dua belas tahun lalu dengan anggotanya dari berbagai lintas disiplin, salah seorang pesrta diskusi mengajukan pertanyaan apa sebenarnya yang kita peroleh setelah rejim Orde Baru itu  tumbang dua belas tahun lalu? Ada yang menjawab demokrasi sebagai buah yang paling ...

Read More »

DPR Kita

Akhir-akhir ini institusi negara yang paling banyak mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan adalah DPR. Bermacam-macam ungkapan kekesalan disampaikan kepada lembaga ini. DPR dianggap sudah tidak mewakili aspirasi rakyat. Mereka dikatakan  suka membolos dari kegiatan sidang, tidak produktif, suka ngelencer atau pelesiran, dan lain-lain. Apa yang mereka bisa lakukan dipandang ...

Read More »

Kunjungan Komisi VIII DPR RI Ke UIN Maliki Malang

Hari Senin, tanggal 2 Agustus 2010,   DPR RI Komisi VIII melakukan kunjungan kerja ke UIN Maliki Malang.   Rombongan tersebut  berjumlah 18 orang, yang berasal dari  fraksi :  PPP, PKB, PKS, Partai Demokrat, PAN dan PDIP dan Golkar. Kunjungn itu  sudah lama direncanakan sebelumnya.   Beberapa bulan yang lalu, bertempat di ...

Read More »