Arabiyatuna Arabiyatuna
Para pejabat politik seperti anggota DPR, DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur dan lain-lain termasuk Menteri, memiliki beban yang cukup berat. Para pejabat politik tersebut selalu terkait erat dengan partai politik. Mereka diangkat menjadi pejabat atas dukungan partai politik. Tidak ada gubernur, bupati, wali kota, apalagi anggopta DPR, DPRD termasuk juga sebagian menteri, diangkat dari pertimbangan partai politik.
Seringkali para pejabat politik tersebut disorot masyarakat terkait dengan imbalan yang dinilai sedemikian besar. Jika ada kabar kenaikan tunjangan atau fasilitas anggota parlemen selalu diributkan. Belum lagi kalau muncul berita, bahwa DPR berkunjung ke luar negeri, entah maksudnya mendesak atau tidak, maka selalu dikritik habis-habisan. Kepergian mereka disebut ngelencer. Sebutan yang tidak terlalu enak didengar. Sebab, kata ngelencer, erat kaitannya dengan rekreasi atau bersenang-senang. Rupanya tidak banyak orang yang mau mencoba menghayati beban, termasuk beban finasial yang harus ditanggung oleh pejabat politik. Mereka diangkat oleh partai, tentu tidak pernah gratis. Para pejabat politik, sebagai imbalannya, harus ikut menanggung beban kehidupan dan usaha-uasaha memajukan partai. Memang tatkala partai politik masih berorientasikan untuk memperjuangkan idiologi tertentu, untuk membela agama tertentu, atau rakyat tertentu, maka mereka yang merasa dibela tidak segan-segan untuk berkorban. Akan tetapi, tatkala partai politik sudah tidak terlalu kentara idiologinya, maka semangat membela yang disertai dengan kesediaan berkorban, semakin berkurang atau bahkan menjadi tidak ada. Selanjutnya, tatkala partai politik tidak digerakkan oleh idiologi, maka yang tersisa adalah transaksi untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat praktis dan prakmatis. Seseorang diangkat menjadi anggota parlemen, pertimbangannya adalah seberapa banyak yang bersangkutan telah berkorban, atau seberapa besar kekuatan yang bersangkutan dianggap berhasil mengumpulkan suara. Sudah jarang seseorang diangkat sebagai pejabat politik hanya berdasarkan kemampuan intelektual dan moralnya. Maka yang terjadi kemudian adalah, jabatan politik lebih banyak diisi oleh para artis, pelawak, atau pengusaha daripada para ilmuwan. Kenyataan tersebut tidak sulit dicarikan penjelasannya. Bahwa partai politik, apapun selalu memerlukan biaya hidup dan berkembang. Sedangkan sumber-sumber pendanaan partai, dengan keadaan seperti sekarang ini, ——-lagi-lagi idiologi partai semakin tidak jelas, maka dana yang dibutuhkan tidak mudah dihimpun. Pada saat sekarang ini sudah jarang terdapat orang yang mau ikut membiayai kehidupan partai, kecuali mereka yang berkepentingan. Keadaan seperti itu sangat berbeda dengan zaman dulu, ketika orang masih sangat gandrung dengan idiologi yang dikembangkan oleh partai politik. Orang mencintai partai politik oleh karena idiologi, lambang-lambang, dan bahkan juga para tokoh-tokohnya. Pada ketika itu, rakyat mau-mau saja diajak mengumpulkan dana untuk kepentingan partainya. Partai politik dihidupi oleh para anggotanya. Hal itu adalah biasa, sehingga seorang tokoh partai politik, ketika akan menghadiri rapat atau konferensi misalnya, maka bekalnya dikumpulkan dari sumbangan para anggota atau simpatisannya. Apa yang terjadi pada zaman dahulu sebagaimana dikemukakan itu, jelas tidak akan ditemukan lagi pada saat sekarang ini. Para tokoh partai dan apalagi anggota DPR, DPRD, bupati, walikota dan juga mungkin Gubernur, bukannya disumbang, melainkan secara terus menerus akan dimintai sumbangan. Lebih dari itu, mereka juga akan dibebani untuk menghidupi partainya. Sebab kehidupan partai politik sudah tidak akan mungkin lagi berasal dari sumbangan masyarakat, kecuali mungkin para pengusaha yang berkepentingan Padahal semua orang tahu, bahwa biaya partai politik tidak kecil. Lembaga ini harus membiayai kehidupan kantor partai, program-program, melakukan pendekatan dengan para konstituennya, dan biaya lain yang tentu tidak sedikit jumlahnya. Selain biaya rutin, jika terjadi bencana, atau kegiatan masyarakat, maka partai politik harus ikut tampil untuk menunjukkan kepeduliannya. Semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tidak mudah dicari. Kalau gambaran itu betul, dan atau setidak-tidaknya mendekatai kebenaran, maka beban pejabat politik memang cukup berat. Mereka harus ikut menghidupi partai politik, menghadapi tuntutan masyarakat, dan bahkan memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri yang juga semakin banyak, sebagai konsekuensi dari jabatannya itu. Tuntutan yang sedemikian berat itu menjadikan mereka yang tidak mampu mengendalikan diri, mengambil jalan pintas, yaitu korupsi. Itulah sebabnya, banyak pejabat politik, akhirnya masuk penjara, oleh karena beban berat itu. Wallahu a’lam.
Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo
Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
