Beban Berat Para Birokrat

 Selama ini siapapun tatkala menyebut kata birokrat, maka yang terbayangkan  adalah kenikmatan, kebesaran,  kemasyhuran namanya, kehormatan, gaji besar  dan seterusnya. Oleh karena itu  maka banyak orang berharap dan atau bermimpi   menjadi seorang birokrat atau pejabat. Syukur-syukur jabatan yang berhasil dipegang adalah jabatan puncak, menjadi direktur jendral, atau bahkan menteri misalnya.

   Tidak pernah terbayang, atau mungkin hanya sedikit orang yang mau membayangkan,  bahwa para pejabat di masa reformasi seperti sekarang ini  amat berat beban tanggung jawabnya. Pada satu sisi, seorang pejabat dituntut memiliki  banyak kreasi agar bisa  melayani aspirasi dan keinginan masyarakat, sementara pada sisi lain, birokrat tidak boleh  melakukannya. Birokrasi harus dijalankan atas program dan sekaligus anggaran yang telah disusun setahun  sebelumnya. Sedangkan aspirasi  dan keinginan  masyarakat selalu datang secara mendadak dan harus  segera direspon.  Menghadapi persoalan tersebut, birokrat dihadapkan pada dua pilihan.  Memenuhi tuntutan masyarakat  tetapi  akan dianggap menyalahi rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan beresiko dipersalahkan oleh irjen dan bahkan juga KPK.  Atau mendiamkan  terhadap aspirasi atau tuntutan masyarakat,  namun beresiko  akan diangap lembek dan tidak kreatif.  Suasana seperti itulah di antaranya,  yang harus dihadapi oleh para birokrat sehari-hari.   Beban  berat lainnya adalah   resiko manakala kebijakannya diangap salah, karena  menggunakan uang negara tanpa prosedur yang benar, lalu  dimasukkan pada kategori korupsi.  Korupsi  dimaknai sangat  longgar, sehingga sekalipun pejabat yang bersangkutan  tidak mengambil uang, tetapi oleh karena keputusan  itu menjadikan negara  dianggap rugi,  dan menguntungkan orang lain, maka ia  harus bertanggung jawab,  dan bisa jadi,   kesalahan  itu  diperkarakan dan akhirnya  dimasukkan ke penjara.  Melihat  betapa berat tanggung jawab dan resiko  para birokrat,   dalam kesempatan   ketemu dengan  beberapa mantan pejabat, ——setingkat menteri, saya menyoba bertanya, apakah  mereka masih kepingin,  suatu saat menjadi menteri kembali, maka pertanyaan tersebut secara spontan dijawaban  : “saya tidak mau masuk penjara”. Jabatan birokrasi  pada saat sekarang ini oleh mereka dianggap  sangat dekat dengan penjara.  Mereka menceritakan  bahwa,  di kala jabatan tersebut masih aman dan dilindungi oleh atasannya, tugas itu amat berat. Apalagi sekarang ini, kesalahan harus ditanggung sendiri, dan tidak ada yang membelanya.   Beberapa mantan menteri yang saya tanyai, melihat bahwa para pejabat pemerintah sekarang ini amat berat tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus juga besar sekali resikonya. Pada setiap saat, mereka  harus terbuka mendapatkan penilaian dan kritik dari masyarakat luas. Pejabat di zaman reformasi seperti sekarang ini,  bukan lagi mendapat kehormatan  dan kewibawaan, melainkan benar-benar menjadi pelayan dan abdi masyarakat. Lebih berat lagi  beban itu manakala kebijakannya dianggap salah dan akhirnya diadili dan selanjutnya dimasukkan ke penjara.   Membayangkan penderitaan dan nista yang harus ditanggung seorang mantan pejabat yang dipenjarakan, apalagi setingkat menteri, hati  rasanya menjadi teriris-iris. Seseorang yang semula dianggap mulia, ke mana-mana dikawal  dengan ajudan dan mobil mewah, tetapi akhirnya berujung harus mendekam di penjara.  Padahal sebelum diangkat sebagai pejabat, mereka dikenal sebagai orang baik, pintar, dan bahkan juga cerdas. Tidak mungkin jika tidak dipandang baik dan pintar, seseorang diangkat sebagai pejabat, atau  setingkat menteri.  Dengan  demikian maka,  seorang yang baik dan cerdas sangat mungkin  menjadi celaka oleh karena jabatannya itu.    Bekerja di birokrasi,  bagaikan berada pada system  sebuah  mesin. Bagi orang yang kreatif dan ingin berbuat  yang terbaik, jika tidak mengikuti  aturan mesin itu, maka  justru dipersalahkan. Saya pernah mengalami hal itu. Pada tahun 1999, untuk menyempurnakan fasilitas kampus, saya berusaha mencari dana dari luar pemerintah untuk membangun perumahan kyai. Tidak kurang dari 8  buah rumah dinas kyai berhasil dibangun. Semula saya membayangkan, pemerintah dalam hal ini inspektorat Jendral dan BPK  akan menghargai prestasi itu. Akan tetapi  ternyata sebaliknya,  justru dipersalahkan oleh karena kyai, —–pengasuh ma’had,  yang  penghuni rumah dinas  tidak dianjurkan membayar uang sewa yang selanjutnya harus disetor ke kas negara. Padahal mereka menempati  fasilitas itu terkait dengan tugasnya selama 24 jam,  mengasuh para santri atau mahasiswa.   Demikian pula,  oleh karena kampus memerlukan masjid yang bisa menampung para dosen dan mahasiswa, sedangkan  pemerintah tidak mungkin memberikan fasilitas  tempat ibadah yang diperlukan itu, maka selaku pimpinan kampus,  saya berusaha mencari dana  dari sumber selain APBN. Setelah berhasil dan masjid bisa dibangun atas sumbangan seseorang,  maka saya oleh BPK dianggap salah karena tidak membayar pajak pembangunan  masjid tersebut. Contoh lain serupa cukup banyak.  Dalam birokrasi pemerintah, ternyata ada hal-hal yang kadang sulit diterima oleh akal sehat. Kreatifitas tidak selalu dihargai dan bahkan dipersalahkan, sekalipun  hal itu sangat menguntungkan pemerintah sendiri.  Atas dasar pengalaman seperti itu,  maka tatkala seseorang menjadi  pemimpin birokrasi  sesungguhnya beban dan tanggung jawab itu  tidak mudah dan tidak ringan. Oleh karena itu, jika terdapat berita tentang penyimpangan   yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka belum tentu  kesalahan itu  didasarkan oleh niat atau maksud-maksud yang buruk. Bisa jadi oleh karena semangat berbuat yang terbaik,  berusaha menyalurkan  kreativitas yang positif,  atau ingin berprestasi  maka ternyata justru dianggap salah dan bahkan bisa jadi,  dihukum atau dipenjarakan.  Itulah beban, tanggung jawab,  dan sekaligus resiko para birokrat. Para birokrat   justru aman tatkala tidak kreatif, sekalipun hal itu  terasa aneh. Wallahu  a’lam.

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

Rektor  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang