Belakangan ini Pemerintah bertekad mempercepat konversi minyak tanah ke gas menjadi tiga tahun dari target semula lima tahun. Ini dilakukan untuk menyiasati harga BBM yang terus melonjak yang bisa berdampak melambungnya subsidi minyak tanah.
Menurut Wapres jika harga minyak dunia menembus US$ 100 per barel, maka pemerintah harus mengeluarkan subsidi Rp50 triliun per tahun. Perhitungannya dengan harga minyak dunia mencapai US$ 100 per barel maka harga minyak tanah per liter mencapai Rp7.000 sehingga pemerintah harus mengeluarkan Rp5.000, padahal produksi minyak tanah Indonesia mencapai 10 juta kiloliter. “Maka kita minta harus selesai dalam tiga tahun dari rencana lima tahun karena tidak ada cara lain menanggapi kenaikan harga minyak dunia, selain dikonversi,” tegasnya.
Dengan program konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan pemerintah belakangan ini, diperkirakan akan terjadi pengurangan konsumsi minyak tanah mencapai 988.280 kiloliter. Sedangkan konsumsi Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) menjadi naik sebesar 567.700 ton. Jusuf Kalla menjelaskan, bila ini tercapai, dalam 4 tahun akan ada penghematan subsidi Rp 30 triliun. Namun, diperlukan tambahan investasi sekitar Rp 15 triliun. “Kami akan minta swasta untuk ikut program ini,” ujarnya.
Pada salah satu acara sosialisasi penggunaan LPG tiga kilogram di Jakarta, Deputi Direktur Pemasaran PT Pertamina, Hanung Budya menyatakan total LPG yang telah dibagikan oleh PT Pertamina kepada masyarakat sebagai bagian konversi minyak tanah ke gas mencapai 825 ribu buah. Dia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pertamina adalah melaksanakan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Untuk mengatasi kelangkaan saat ini, pihaknya mencoba memperbaiki pasokan LPG tiga kilogram di masyarakat.
Menurut dia, sejauh ini Pertamina sudah menarik minyak tanah sebanyak 70 ribu liter untuk dikonversi dengan LPG tiga kilogram. Sebagai kompensasinya pasokan LPG akan diperbaiki, pangkalan dilipat gandakan, dan suplai ditambah. Jadi diharapkan tidak ada lagi kesulitan untuk mendapatkan LPG tiga kilogram.
Dikatakannya pula berdasar laporan dari pihak keluarga yang telah melaksanakan konversi cukup baik. Rata-rata dari konversi yang telah dilakukan, keluarga yang biasanya menggunakan satu liter minyak tanah per hari dapat menghemat Rp25 ribu per bulannya.
Masalahnya, menganggap kesuksesan program ini hanya diukur dengan jumlah LPG yang diserap oleh pasar adalah suatu kesalahan. Dalam ekonomi, barang subsititusi adalah barang yang saling menggantikan karena kegunaan yang diperoleh kurang lebih sama, seperti halnya minyak tanah dan gas. Yang terjadi ketika minyak tanah langka adalah orang mencari sumber energi alternatif seperti kayu bakar, tenaga matahari, briket batubara, LPG. Kayu bakar untuk konteks Jakarta sudah sulit ditemukan, tenaga matahari membutuhkan transfer teknologi tinggi, briket ketersediaannya masih dipertanyakan, termasuk pula LPG yang dalam program konversi ini disediakan dalam ukuran yang lebih kecil yaitu 3kg.
Selain persoalan distribusi dan ketersediaan infrastruktur pendukung program konversi minyak tanah ke gas, daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah harus menjadi perhatian. Salah satu alasan mereka menggunakan minyak tanah adalah bisa membeli sampai eceran terkecil walaupun dari sisi harga ditanggung lebih tinggi. Saat ini LPG ukuran terkecil yang tersedia hanya tabung 3kg, apa mungkin kita membeli LPG 1kg saja? Ini masalah lain dari sisi produksi dan biaya investasinya.
Perlu diingat, pembelian LPG tidaklah ekonomis bagi para pedagang kecil, pedagang kaki lima (PKL), penjual makanan rumahan, warung-warung nasi beromzet kecil, dan buruh-buruh pabrik. Mereka adalah orang yang bekerja dengan modal belanja hanya untuk satu hari, dan untungnya hanya cukup untuk makan satu hari. Jika harus membeli LPG yang harga satu tabungnya minimal Rp 20.000, maka akan bisa mengurangi modal untuk berdagang dan berjualan serta harus menabung sekian hari bagi para buruh. Berbeda sekali dengan minyak tanah yang bisa dibeli eceran sesuai dengan kebutuhan satu hari. Jadi program konversi minyak tanah ke gas sesungguhnya sudah jelas salah sasaran karena sebenarnya masyarakat pada kelas inilah yang layak jadi target.
Masalah tidak berhenti sampai di sini. Pasokan LPG, dan pangkalan isi ulang tabung LPG ternyata juga belum mencapai target, bahkan untuk daerah seperti Jakarta Pusat sekalipun. Dalam beberapa pemberitaan di media, konversi minyak tanah ke gas di Jakarta Pusat dinilai gagal. Selain karena banyak warga yang belum terbiasa menggunakan kompor gas, di beberapa kelurahan tertentu tidak ada pangkalan isi ulang tabung LPG.
Lurah Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, Maskur mengatakan bahwa dari 3.647 keluarga yang mendapatkan kompor gas gratis di wilayahnya, 1.366 keluarga kembali beralih menggunakan kompor minyak tanah. Hal itu dikarenakan warga kesulitan mendapatkan isi ulang LPG akibat jarangnya penjual LPG di wilayahnya. “Di wilayah Karet Tengsin ada 4.418 keluarga yang menggunakan kompor minyak tanah. Sementara itu, warga yang menerima kompor gratis sebanyak 3.647 keluarga. Namun, sebagian penerima kompor gratis tetap menggunakan minyak tanah,” katanya. Ia mengungkapkan di wilayahnya belum ada pangkalan isi ulang LPG. Sehingga, warga terpaksa membeli isi ulang LPG ke Petamburan yang jaraknya cukup jauh. Kondisi ini menyulitkan dan membebani warga karena menambah biaya transportasi.
Program konversi minyak tanah ke gas sepertinya juga terlalu dipaksakan, mestinya kebijakan ini tidak perlu dipaksakan dengan mengurangi pasokan minyak tanah. Cara seperti ini akan menimbulkan keresahan sosial, dan bisa menurunkan kredibiltas pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Biarkan saja semua pilihan tersedia di masyarakat, pada akhirnya masyarakat sendirilah yang akan memilih produk yang lebih murah, efektif, dan efisien. Andaikan LPG memang jauh lebih unggul dibanding minyak tanah seperti yang digembar-gemborkan, tentunya pasar akan dengan mudah direbutnya.
Selain itu, di tengah gencarnya anjuran pemerintah mengurangi penggunaan minyak tanah, masyarakat secara sukarela juga berusaha untuk mencari alternatif pengganti minyak tanah. Bila pemerintah terus menerus mengampanyekan sisi efisiensi dan ekonomis penggunaan LPG, masyarakat juga telah menemukan alternatif pengganti minyak tanah yang tidak kalah ekonomis, biogas.
Biogas yang banyak digunakan adalah dari kotoran ternak (sapi dan kerbau). Menurut eksperimen yang berkali-kali dilakukan dan kini hasilnya sudah dipakai secara terbatas oleh masyarakat, harganya ternyata jauh lebih murah dari LPG, polusinya lebih rendah, dan lebih cepat matang untuk memasak karena apinya lebih panas daripada LPG.
Dengan penemuan biogas sebagai alternatif pengganti minyak tanah, hasil karya masyarakat yang mudah dikembangkan dengan sedikit modal, bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan mudah untuk diperbarui ini seharusnya diapresiasi oleh pemerintah. Apalagi kalau tujuannya untuk menghemat energi yang ada di Indonesia, biogas akan lebih mudah diperbarui daripada LPG, bahan bakunya ada di masyarakat, tidak sulit untuk didapat, dan tidak berbahaya. Biaya pembuatannya juga cukup murah, tidak seperti LPG yang membutuhkan pemodal besar untuk menambangnya.
Namun sayang, pemerintah seakan menutup mata dan telinga, tak mau tahu terhadap potensi biogas di lingkungan masyarakat yang pengolahannya bisa dikerjakan secara sederhana dan mandiri. Akibatnya kebijakan yang dibuat akhirnya hanya menerima kritik namun tidak mengalami perubahan, meskipun ada sumber energi lain yang jauh lebih murah.
Kebijakan seperti itu akan sangat kontraproduktif. Kalau alasannya lebih murah, efektif, dan efisien, biogas berpotensi menjadi alternatif yang lebih murah, efektif dan efisien dibandingkan dengan LPG. Lalu, mengapa pemerintah tidak mencoba mendorong penggunaan biogas kepada masyarakat?
