Thursday, 21 May 2026

Tag Archives: hukum

FIQIH NU

FIQIH NU Dalam struktur  organisasinya NU  memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuatu namanya Bahtsul Masail, yang berarti pengakajian terhadap masalah-masalah agama.Kita maklum, bahwa dari berbagai ilmu pengetahuan agama, fiqih merupakan pengetahuan yang dipandang penting, termasuk bagi ormas NU. Fiqih diposisikan sebagai ratu ilmu pengetahuan.  Sebab fiqih merupakan petunjuk bagi ...

Read More »

IKHTILAF, SEJARAH DAN SEBAB-SEBAB KEMUNCULANNYA

Suatu ketika, Sultan Harun Ar-Rasyid meminta izin kepada Imam Malik untuk  menggantungkan  Kitab  Al-Muwaththa‘  di  Ka‘bah  dan   memaksa agar seluruh umat Islam  mengikuti isinya.  Tapi,  Imam   Malik  menjawab:  ‖Jangan engkau lakukan itu, karena para shahabat Rasulullah SAW saja berselisih pendapat dalam masalah furu‟(cabang), apalagi (kini) mereka telah berpencar ke berbagai ...

Read More »

Subyek dan Obyek Asuransi

Subyek dan Obyek Asuransi    –    Subyek Asuransi             Dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu di satu pihak seorang atau badan hukum mendapat badan kewajiban untuk sesuatu, dan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam ...

Read More »

Polis dan Premi di dalam Asuransi

Polis dan Premi di dalam Asuransi        –   Polis Asuransi                  Suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanyakesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinaman “polis”. Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjianprtanggungan yang merupakan bukti tertulis. ...

Read More »

Sifat Asuransi

Sifat Asuransi        Asuransi atau pertanggungan di Indonesia sebenarnya berasal dari hukum Berat, baik dalam pengertian maupun adlam bentuknya. Asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut :          a.    Sifat Perjanjian            Semua asuransi berupa perjanjian tertentu ...

Read More »

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU No. 22 Tahun 2004

Yang merupakan salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak ...

Read More »

Komisi Yudisial Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim

Komisi Yudisial Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim   Karena selama ini kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagian lembaga peradilan dirasakan tidak berjalan secara optimal maka pemerintah melakukan pembenahan –             pembenahan       yang    salah                        satunya                  yaitu    dengan                melakukan pembentukan lembaga yang independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim. Seperti yang ...

Read More »

Hakim

Hakim Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara  yuridis,  hakim  merupakan  bagian  integral  dari  sistem  supremasi  hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, ...

Read More »

Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat baik dalam kehidupan komunitas, masyarakat, negara dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua manusia yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subyek dengan obyek yang dikuasai.[1] Sedangkan konsep kekuasaan dalam ...

Read More »

Asas Pengambilan Keputusan

Asas Pengambilan Keputusan Syarat minimum demokrasi adalah : –                      pada prinsipnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih; –                      setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul; –                      badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana”(mede) beslissings recht” (hak untuk ikut memutuskan) dan atau melalui wewenang pengawas; ...

Read More »