Tag Archives: pasal

Pasal 11Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.   Bagian Ketiga Jaminan Kematian  Pasal 12 Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a.      Biaya pemakaman; b.      Santunan berupa ...

Pasal 2       Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan   sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan           orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.             PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA             Pasal 3             Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program      ...

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1992   tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja               PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,             Menimbang :   Bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, ...

A. 1)      Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghaislan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya. 2)      Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan ...

Untuk beberapa jenis penghasilan akan dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat final. Besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut : Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus ...

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam    pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari Pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris ...

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah : Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan ...

Dasar hukum yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan, yaitu : 1.         UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ; 2.         UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang ...

Ketentuan Pidana Ketentuan Pidana UU No 22 Thn 1997 tentang Narkotika terdapat didalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Seperti yang terdapat didalam pasal 82 yang berbunyi: (1)        Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a.         mengimpor ...

Menurut pasal 185 ayat (I) KUHAP bahwa, keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan. Hal ini telah jelas diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP sedangkan pada ayat (2) pasal ini menetapkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang tersangka bersalah terhadap perbuatan ...