Sunday, 10 May 2026

Tag Archives: pasal

Tanggungjawab Kepidanaan PNS

Mengenai pertanggungan jawab pidana bagi pegawai, sebagian beaar diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam buku II titel XXVIII – Pasal 413 – 437 mengenai kejahatan jabatan dan buku ke III Titel VIII – Pasal 2 552-559 mengenai pelanggaran jabatan. Dalam kalangan administrasi, begitu pula dalam peraturan kepegawaian, ...

Read More »

Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Di dalam Pasal 1 huruf (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatannegeri atau disertahi tugas-tugas negeri lainnya yang ...

Read More »

Sanksi Tindak Pidana Phedofilia Dalam Perlindungan Anak

Sanksi bagi pelaku phedofilia menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: a)      Persetubuhan Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur , diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut: 1)      Setiap orang yang ...

Read More »

Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Phedofilia

Menurut KUHP             Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari : a)      Persetubuhan Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur. Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa : ”barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar ...

Read More »

Hak-hak Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak sendiri yang perlu dilindungi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002, adalah: a)      Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). b)      Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas ...

Read More »

Pengertian Anak

a)      Anak Menurut KUHP          Pasal 45 KUHP, mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya sibersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman ...

Read More »

Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur ...

Read More »

Sulitnya Membongkar ‘Gayus’

Tidak ada nama yang lebih populer di Indonesia saat ini yang melebihi nama Gayus Tambunan dalam hal korupsi. Menurut saya, Gayus bukan saja nama seseorang, melainkan sudah melebar menjadi sebuah adegan peristiwa kriminal berupa mafia pajak. Karena itu, pada judul tulisan di atas tertulis Gayus dengan tanda petik ‘Gayus’. Ulah ...

Read More »

SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Judul: SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN:Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian SEKOLAH / SCHOOLS.Nama & E-mail (Penulis): Drs. Ruslan, M.Pd.Saya Dosen di JPTE FT UNMTopik: Sertifikasi dan Kesejahteraan PendidikTanggal: 17 AGUSTUS 2008 SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN: Tantangan bagi Sosok Pendidik pada Era Global Oleh: Drs. Ruslan, ...

Read More »

Belajar Konstitusi dan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi

Judul: Belajar Konstitusi dan Hukum Acara di Mahkamah KonstitusiBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian PENDIDIKAN / EDUCATION.Nama & E-mail (Penulis): Arief AchmadSaya Guru di BandungTopik: Outdoor Education/Field TripTanggal: 25-10-2007 Belajar Konstitusi dan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi Oleh : ARIEF ACHMAD Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor ...

Read More »